Dinamika Pemilih dan Hak Pilih Pada Pemilu Serentak 2019. Part 2

Hak Pemilih dalam UU No 7 tahun 2017

Dalam Pasal 348 ayat (1) poin (a, b, c dan d) diatur 2 kategori pemilih, pertama, pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah pemilik E-KTP yang terdaftar pada DPT dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS yang bersangkutan. Kedua, pemilik E-KTP yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb, dan penduduk yang telah memiliki hak pilih (Pasal 198 ayat (1) WNI yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Di atas telah dijelaskan bagaimana penanganan khusus untuk kategori penduduk yang telah memiliki hak pilih ini, ada langkah-langkah administratif yang dikhususkan untuk kemudian dapat memiliki E-KTP sebagai dasar untuk kemudian menggunakan hak pilihnya di TPS).

Lalu, apa bedanya kedua kategori pemilih ini dalam menggunakan hak pilihnya Catatan penting yang harus dipahami adalah, untuk kategori pemilih pertama, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain, sedangkan pemilih yang masuk kategori kedua hanya bisa menggunakan hak pilihnya pada TPS yang berada sesuai alamat yang tertera di E-KTP Ybs.

Pemilih dengan Kategori Kedua tersebut, lebih detail diatur dalam Pasal 349. Pemilik E-KTP yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb, dan Penduduk yang telah memiliki hak pilih dapat memilih di TPS dengan menggunakan E-KTP dengan ketentuan sebagai berikut, memilih di TPS yang ada di Rukun Tetangga/Rukun Warga sesuai dengan alamat yang tertera di E-KTP. Mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat, dan kesempatan untuk memberikan hak suaranya, satu jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai. Jika pemungutan suara selesai pada pukul 13.00, maka khusus pemilih kategori kedua ini baru bisa menggunakan hak pilihnya di TPS pada pukul 12.00.

Catatan penting bagi pemilih dalam kategori kedua ini adalah, Ybs tidak dapat pindah memilih selain di TPS sesuai dengan alamat yang tertera pada E-KTP. Ybs harus lebih awal hadir dan daftar kepada KPPS, ini untuk mengantisipasi atas ketersediaan surat suara yang jumlahnya terbatas. Pada Pasal 350 UU No 7 tahun 2017 dijelaskan, pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Jumlah surat suara sejumlah Pemilih yang tercantum di dalam DPT dan DPTb ditambah 2 persen sebagai cadangan, dan penggunaan surat suara cadangan dibuatkan berita acara. Artinya, dengan maksimal 500 pemilih, hanya ada 10 kertas suara cadangan yang tersedia untuk melayani pemilih kategori kedua. Aturan di atas, agar Ybs mendaftar terlebih dahulu, tentu sebagai upaya mengantisipasi kurangnya kerta suara. Apalagi, masih dimungkinkan kertas suara cadangan yang ada, juga akan terpakai oleh pemilih kategori pertama yang pindah memilih. Juga dimungkinkan pemilih yang berasal dari TPS setempat, yang mendapati kertas suara rusak sebelum digunakan dan meminta diganti.

 Implikasi Hak Pilih

Di atas telah dijelaskan, bahwa pemilih yang termasuk pada kategori pertama (pemilih yang terdaftar pada DPT dan DPTb), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN (Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri) dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS. Untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN, Ybs melapor ke KPU kab/kota tempat tujuan memilih. Kemudian, KPU Kab/Kota tempat asal harus menghapus nama Ybs di DPT asalnya, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Kab/Kota melalui PPK.

Pemilih kategori pertama yang memilih di TPS lain, terikat dengan ketentuan sebagai berikut: Pertama, dapat memilih calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kab/kota lain dalam satu provinsi dan di dapilnya (Dapil DPR). Artinya, jika dipahami dengan contoh yang spesifik, seorang pemilih yang terdaftar di Kecamatan Jagakarsa, Jaksel, dapat memilih caleg DPR jika pindah memilih di TPS yang ada di Jakarta Pusat. Mengapa? Karena Jaksel dan Jakarta Pusat juga Luar Negeri adalah satu dapil untuk dapil DPR. Akan tetapi, jika pemilih tersebut pindah memilih di TPS di Jakarta Barat, maka hilang hak pilihnya dalam memilih caleg DPR. Mengapa? Karena Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu adalah dapil lain dari dapil DPR yang ada di DKI Jakarta. Begitu juga di Jakarta Timur, beda dapil.

Kedua, Dapat memilih Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kab/kota lain dalam satu provinsi (Dapil DPD). Contoh, seorang pemilih yang terdaftar di Kecamatan Jagakarsa, Jaksel, dapat memilih caleg DPD jika pindah memilih di TPS manapun yang ada dalam satu provinsinya. Mengapa? Karena dapil DPD berbasis di satu Provinsi. Akan tetapi, jika pemilih tersebut pindah memilih di Provinsi lain, maka hilang haknya untuk memilih caleg DPD.

Ketiga, Dapat memilih Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara (Dapil Pilpres). Dapil pemilu dari pemilihan Presiden/Wakil Presiden adalah seluruh wilayah NKRI dan Luar Negeri. Mengapa Luar Negeri masuk hitungan? Karena sebagai negara yang berdaulat, dengan politik luar negeri bebas- aktif, berkerjasama dalam dunia internasional, NKRI memiliki perwakilan kedutaan dan konsul disetiap negara di dunia. WNI yang tinggal di luar negeri karena tugas negara, karena menempuh pendidikan dan juga karena bekerja, hak pilihnya pun di jamin. Pada pasal 357 ayat (1) dijelaskan, pemungutan suara bagi WNI yang berada di luar negeri hanya untuk Pasangan Calon (Presiden/Wakil Presiden) dan calon anggota DPR.

Keempat, dapat memilih Calon anggota DPRD Provinsi, apabila pindah memilih ke kab/kota lain dalam satu provinsi dan di dapilnya (dapil DPRD Provinsi). Penjelasan dapil DPRD Provinsi diluar DKI Jakarta, sepertinya sama dengan dapil DPR. Kemudian yang kelima, dapat memilih Calon anggota DPRD Kab/Kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kab/kota dan di dapilnya.

Dalam konteks pemilihan DPRD Provinsi di DKI Jakarta, penjelasan keempat dan kelima di atas tentu berbeda. Mengapa? Karena dapil DPRD Provinsi di DKI Jakarta terbagi dalam kecamatan-kecamatan, mirip seperti DPRD Kab/Kota di Provinsi lain. Kok bisa? Karena DKI sebagai daerah Khusus, tidak memiliki DPRD di kab/kota. Perlu diketahui, di Jaksel misalnya. Satu kota administratif, terdapat dua dapil untuk pemilihan DPRD Provinsi, yaitu dapil 7 (kecamatan Pesanggrahan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, Setiabudi) dan dapil 8 (kecamatan Jagakarsa, Pasar Minggu, Pancoran, Mampang dan Tebet). Artinya, pemilih dapat memilih caleg DPRD Provinsi hanya jika pindah memilih dalam satu dapil DPRD diantara kecamatan tersebut di atas. Jika pindah memilih dibeda dapil, sekalipun posisi kecamatannya bersebelahan (misal: dari Jagakarsa ke Cilandak, dari Mampang ke Kebayoran Baru, atau dari Setiabudi ke Tebet) maka ybs tidak dapat memilih caleg DPRD.

Peraturan ini belum banyak dipahami oleh pemilih, bahkan sebagian kecil penyelenggara pemilu pun masih ada yang belum memahaminya secara mendetail. Sehingga perlu dipahami oleh penyelenggara dan disosialisasikan kepada khalayak, tentu hal ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang memicu permasalahan pada saat hari pemungutan suara.

Jadi, Implikasi dari peraturan dalam UU tersebut adalah, ada batasan terhadap hak pilih jika pindah memilih di TPS lain, ukurannya antara alamat yang tertera pada E-KTP dengan dapil caleg (DPR, DPD dan DPRD) tempat memilih di TPS lain.

Implikasi Teknis dalam Pemungutan Suara

Penjelasan tentang implikasi hak pilih di atas, tentunya berbanding lurus dengan implikasi teknis dalam pemungutan suara. Bagaimana detail penjelasannya? Untuk memudahkan, tulisan ini akan membahas konteks pemilu di Jakarta. Pemilih di Jakarta yang memilih di TPSnya sendiri, akan mendapatkan 4 kertas suara (kertas suara pilpres, kertas suara caleg DPR, kertas suara caleg DPD dan kertas suara DPRD Provinsi).

Bagi pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain, diluar dapil caleg, maka Ybs akan mendapatkan konsekuensi tidak mendapatkan semua kertas suara. Misalnya, pemilih yang terdaftar di Kecamatan Jagakarsa, sekalipun wilayahnya berbatasan, bahkan sangat dekat dengan Kecamatan Cilandak, jika Ybs pindah memilih di Cilandak, maka Ybs tidak memiliki hak untuk memilih caleg DPRD. Karena Jagakarsa adalah dapil 8, sedangkan Cilandak adalah dapil 7. Konsekuensi dari pemilih seperti ini, maka Ybs hanya mendapatkan 3 kertas suara dari petugas KPPS (kertas suara pilpres, kertas suara caleg DPR dan kertas suara caleg DPD).

Jaksel, Jakarta Pusat dan Luar Negeri adalah satu dapil untuk pileg DPR. Maka, jika Ybs memilih di TPS yang ada di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu atau Jakarta Timur, maka Ybs tidak mendapatkan kertas suara untuk memilih caleg DPRD dan DPR. Ybs hanya mendapatkan 2 kertas suara dari petugas KPPS (kertas suara pilpres dan kertas suara caleg DPD), karena masih didalam dapil DPD.

Lalu, jika Ybs karena alasan pekerjaan mendapatkan tugas dinas ke luar kota, sebut saja di Kalimantan Selatan, selama 1 bulan sejak Maret 2019 hingga akhirnya pada April 2019 (hari pemungutan suara) masih berada di luar kota, mau tidak mau akhirnya mengurus proses pindah memilih di TPS lain, maka Ybs hanya dapat 1 kertas suara. Hanya kertas suara pilpres. Mengapa? Karena TPS di Kalimantan Selatan yang dipilihnya, tidak masuk dalam lingkup dapil pileg DPD, DPR, apalagi DPRD yang berbasis E-KTP tadi.

Pertanyaan selanjutnya, apakah hal ini adil? Dimana perlindungan hak pilih bagi pemilih? Mengapa pemilih kehilangan hak untuk memilih caleg DPR, DPD, dan DPRD Provinsi ketika yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya diluar jangkauan basis alamat E-KTP yang menjadi basis dalam DPT dan DPTb?

Selain basis legal “de jure” yang telah dijelaskan diatas, ada logika lain yang juga memastikan bahwa, apakah seorang warga negara yang tinggal dan beralamat di Jakarta, terdaftar di DPT dan DPTb di Jakarta, akan terwakili dirinya dengan memilih caleg yang ada diluar jangkauan dapil tersebut? Tentu jawabnya adalah tidak.

 Potensi “Konflik” di TPS

Dengan peraturan yang telah dielaborasi di atas, tentu kita dapat menganalisa potensi konflik yan akan terjadi pada saat pemungutan suara di TPS kelak. Apa saja potensinya? Pertama, akan ada kericuhan jika pemilih merasa keganjilan, mengapa dirinya hanya mendapatkan kertas suara sebagian saja bahkan hanya satu kertas suara untuk pilpres sedangkan yang lain mendapatkan empat kertas suara?! Jika hal ini kurang dipahami oleh stakeholders terkait, yang ada di TPS (Petugas KPPS, Pengawas TPS, Saksi, Pemantau dan Pemilih), tentu kericuhan akan berimplikasi pada terganggunya proses pemungutan suara.

Kekisruhan minimal, adanya perdebatan. Dalam perdebatan tersebut, tentunya proses pemungutan suara akan tertunda. Jika tidak diberikan penjelasan yang tepat, bisa lebih parah. Karena Ybs merasa haknya dibatasi dan penjelasan petugas tidak dimengerti. Jika sosialisasi terhadap peraturan ini belum optimal, ada baiknya dibuat selebaran di setiap TPS, ditempelkan, terkait dengan pemilih pindahan agar terbaca oleh khalayak.

Selanjutnya, akan berdampak pada penghitungan suara, jika tidak teliti akan terjadi hasil penghitungan yang tidak “balance”. Misal, dari 500 pemilih yang sudah terdata dalam DPT dan DPTb, ada 7 pemilih pindahan. 2 diantaranya hanya dapat memilih pilpres, 2 tidak dapat memilih DPRD Provinsi (Hanya memilih DPR, DPD dan Presiden/wapres), 3 tidak bisa memilih DPRD dan DPR (hanya memilih DPD dan Presiden/wapres). Total pemilih ada 307, untuk mempermudah memahami contoh ini, kita asumsikan seluruh pemilih menggunakan hak pilihnya dan suaranya sah (tidak ada yang abstain atau surat suara rusak).

Total pemilih

Suara DPRD Suara DPR Suara DPD Suara Pilpres
507 500 502 505

507

Tentunya, jika tidak memahami peraturan UU sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, angka yang ada dalam kolom di atas sangat rancu. Tidak balance. Sedangkan dalam penghitungan, tidak ada surat suara yang dianggap tidak sah pada pileg DPRD, DPR dan DPD. Dalam kondisi yang menegangkan, lelah dan bingung, bisa jadi ketika itu akan ada suara, coba hitung ulang?!

Disinilah pentingnya sosialisasi dan pelatihan mendalam bagi petugas di TPS. Dalam simulasi yang dilakukan KPU, dengan 4 kertas suara di DKI Jakarta dan 5 kertas suara di wilayah lain jika pemungutan suara selesai pada pukul 13.00 dan dilanjutkan dengan penghitungan suara, baru akan selesai pada pukul 02.00 dini hari (dengan asumsi semua berjalan lancar). Bagaimana jika ada kekisruhan pada saat pemungutan suara karena si pemilih pindahan ngotot mau mendapatkan semua kertas suara, dan perspektif pemahaman para petugas di TPS belum final dan terjadi perdebatan. Ini saja sudah berpotensi mengganggu. Ditambah lagi ketika penghitungan suara, juga berlanjut perdebatan terkait dengan total suara yang tidak sinkron, tidak balance?! Bisa jadi akan berlarut-larut permasalahan pemilu kita di lapangan.

Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS adalah tahapan terpenting, harusnya dapat dilaksanakan oleh petugas yang paham dan berpengalaman. Selain itu, juga ditokohkan di wilayah setempat. Hal ini penting agar kondusifitas dapat terjaga. Buku saku sebagai acuan dasar bersikap dan bertindak petugas mutlak harus ada. Sebagai pegangan ketika mengalami hal-hal terkait dengan permasalahan dilapangan. Koordinasi dengan struktur diatasnya juga tidak kalah penting. Kita akan mendapatkan permasalahan dilapangan yang mungkin tidak terduga saat ini. Sekalipun tulisan ini berupaya mengandai-andai contoh, bisa jadi akan ada hal yang lebih konkrit dilapangan yang terjadi diluar contoh-contoh.

Misal, dalam penghitungan suara. Masalahnya sederhana, jika dalam kertas suara dicoblos lambang partai, maka sah menjadi suara partai. Jika dicoblos pada nama caleg, maka sah suara caleg dari partai yang bersangkutan. Bagaimana jika dicoblos pada garis antar nama caleg di nomor 1 dan 2, dan tidak dicoblos lambang partainya? Untuk siapa suara ini? apakah sah atau tidak

Atasnama kepentingan, para saksi dari partai lain, bersaksi bahwa surat suara itu tidak sah karena tidak bertuan untuk calegnya. Sedangkan saksi dari partai yang kertas suaranya dicoblos bersaksi bahwa suara itu sah dan menjadi suara partai. Sementara, pada kerumunan massa yang ikut menyaksikan, ada simpatisan caleg untuk no 2 yang juga tidak kalah ngotot bahwa itu suara sah untuk no 2. Apalagi kalau kemudian Ybs kemudian mengklaim, bahwa itu adalah surat suara yang tadi dia gunakan, dan maksudnya memang mencoblos untuk caleg nomor 2. Bagaimana tentang aturan ini? jika petugas di TPS tidak paham aturan, tentu lagi- lagi hal ini berpotensi kisruh, berlarut dan memakan waktu.

Dalam setiap rakor dan sosialisasi pengawasan di kecamatan-kecamatan, hal ini selalu saya tekankan. Untuk melakukan pencegahan, setidaknya saya sudah ingatkan, jika nanti Pengawas-TPS (PTPS) sudah terbentuk, dalam bimtek dan sosialisasi, kondisikan mereka untuk mengambil posisi dekat dengan petugas KPPS yang memegang absensi. Diingatkan petugas tersebut, agar pemilih pindahan terdata dilembar khusus dan dicatat, berapa surat suara yang didapat atas hak pilihnya. Ini mungkin terkesan sepele, sederhana. Tetapi jika tidak cermat, pasti akan berdampak pada situasi yang tidak baik. Sinergi petugas absen juga harus clear dengan petugas pemberi kertas suara, agar tepat sasaran penyerahan kertas suara kepada pemilih pindahan tersebut (sesuai UU).

Juga yang tidak kalah penting adalah pengamanan terhadap kertas suara yang tidak terpakai dari satu paket itu, harus teliti penyimpanannya. Tentu yang normalnya mendapatkan 4 kertas suara dalam satu paket, untuk yang pindahan dengan kondisi tertentu tidak mendapatkan 4 kertas suara, sisa dari satu paket itu harus disimpan dengan aman.

Tulisan ini sebagai bagian dari ikhtiar memahami UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu, dan bagian dari sosialisasi pengetahuan, tidak hanya untuk petugas pemilu, tetapi juga untuk pemilih dan khalayak.  Semoga bermanfaat.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


one + 3 =