Asas Keadilan dan Kesetaraan dalam Kampanye Pemilu 2019

Kampanye adalah kegiatan dengan tujuan menyampaikan visi, misi dan program peserta pemilu untuk mengenalkan diri dan mencari dukungan pemilih. Seiring perubahan model komunikasi antar individu dan kelompok dengan kemajuan teknologi, metode kampanye juga mengalami pergeseran, tidak hanya dalam bentuk pengumpulan massa dan pemasangan atribut, tetapi juga komunikasi secara interaktif di media sosial. Iklan sebagai bentuk kampanye berbayar juga mengalami perkembangan dari iklan yang bersifat konvensional melalui media publik dan media massa, merambah ke iklan melalui media sosial dan media Online, yang sangat banyak variasinya.

Hal ini disampaikan oleh Ketua The Election School Project Dahliah Umar dalam diskusi Bimbingan Teknis Pengawasan Partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu Jakarta Barat pada Minggu 23 September 2018. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Bawaslu DKI Muhammad Jufri.

Lebih lanjut Dahliah menyampaikan penyampaian materi kampanye yang sebelumnya mengandalkan bahan cetakan seperti flyer,brosur dan tabloid juga mengalami pergeseran dengan adanya media sosial, di mana konten-konten kampanye yang positif, kampanye negatif dan kampanye hitam mudah tersebar dalam hitungan detik dan menjadi konsumsi publik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan kampanye. Melihat dalam ketentuan aturan perundang-undangan dan sumber daya kelembagaan Bawaslu yang memiliki jaringan ke tingkat pemungutan suara, sebagian besar instrumen pengawasan kampanye masih bisa menjangkau seluruh model kampanye, namun belum sepenuhnya menjangkau media sosial. Bawaslu beserta jajarannya masih memungkinkan mengawasi kegiatan-kegiatan pengumpulan massa dan penataan atribut kampanye, namun kampanye di media sosial yang tidak mengenal batasan waktu dan bisa dilakukan oleh akun-akun palsu, serta penyebaran berita bohong atau disinformasi membutuhkan satu metode pengawasan yang mengandalkan teknologi yang mampu mengidentifikasi sumber berita bohong. Dengan demikian, langkah Bawaslu RI yang bekerjasama dengan Cyber Crime Mabes Polri untuk mengantisipasi berita palsu (hoax) dalam media sosial telah tepat. Bawaslu juga perlu mempertimbangkan penggunaan teknologi yang dapat mendeteksi pemberitaan kampanye melalui media sosial bekerjasama dengan penyedia aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lainnya yang saat ini juga memiliki program dukungan terhadap pemilu yang berintegritas dengan memerangi berita bohong dan akun-akun palsu.

Pengawasan kampanye perlu memperhatikan prinsip-prinsip kampanye yang adil dan setara antara lain: kesempatan yang sama untuk melakukan kampanye dengan segala metode kampanye, akses yang sama terhadap informasi dan fasilitas kampanye, pemberitaan kampanye yang berimbang, dan mekanisme yang jelas dalam menindaklanjuti pelanggaran kampanye dan pemberian sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dengan demikian, ada pihak-pihak di luar peserta pemilu yang sebenarnya berperan dalam membentuk persepsi masyarakat tentang peserta pemilu. Pemberitaan yang dikemas dalam bentuk advertorial misalnya, menjadi celah bagi peserta pemilu untuk beriklan melebihi batas yang ditentukan, dan menjadi lebih dikenal. Lembaga penyiaran yang berpihak akan menayangkan berita yang tidak berimbang, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi konten, di mana konten positif hanya disematkan ke satu pasangan calon, sedangkan calon lain dicitrakan hanya unsur-unsur negatifnya saja tanpa ada klarifikasi dari yang bersangkutan. Kampanye negatif sebenarnya hal yang lazim dalam sebuah kontestasi untuk menggali rekam jejak peserta pemilu, dan dapat dilakukan untuk tujuan transparansi informasi kepada pemilih. Metode ini dapat dibenarkan selama dilakukan untuk tujuan menggali fakta dan mendapatkan klarifikasi yang berimbang dari pihak-pihak. Media massa dan lembaga penyiaran harus mampu menjadi penyedia informasi yang dapat dipercaya masyarakat, bukan menjadi alat kekuatan politik dari kelompok-kelompok yang berkontestasi dalam pemilu.

Pengawasan kegiatan kampanye, perlu mempertimbangkan karakteristik penyampaian isu kampanye oleh peserta dan pendukung peserta pemilu. Dalam evaluasi kampanye Pemilihan Gubernur di DKI Jakarta, isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) menjadi komoditas politik yang lebih sering digunakan daripada beradu program. Hal ini menjauhkan masyarakat dari misi kegiatan kampanye untuk menilai calon dan mempelajari program calon. Pada kampanye Pilkada DKI 2017 lalu, ujaran kebencian dimulai dengan banyaknya spanduk bernada diskriminatif terhadap pasangan calon, intimidasi terhadap pendukung calon melalui media sosial dan alat peraga di ruang publik, adanya kumpulan massa yang menghadang pasangan calon untuk berkampanye, hingga tindakan kekerasan terhadap petugas kampanye. Fakta ini menandakan ada kemunduran dalam kedewasaan berpolitik masyarakat yang tidak mungkin bergerak sendiri tanpa adanya kelompok elit politik yang mempengaruhi. Sisi gelap pola kampanye oleh oknum  ini harus menjadi perhatian Bawaslu, bahwa tugas pengawasan tidak bisa dilakukan hanya dengan metode penegakkan hukum normatif, namun perlu pendekatan persuasif dan investigatif  terhadap elit politik/aktor yang memanfaatkan emosi masyarakat untuk mengintimidasi calon dan mempengaruhi pemilih. Pengawasan investigatif dan penindakan terhadap kasus kekerasan dalam kampanye baik fisik maupun verbal adalah mutlak untuk menjaga integritas pemilu yang bebas dan adil, dan menjadi efek jera dalam penegakkan hukum.  Dengan demikian, keadilan dan kesetaraan dalam berkampanye dapat memberi ruang bagi  kontestasi yang adil bagi seluruh peserta pemilu apapun latar belakang suku, agama, dan rasnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


1 + 4 =