Mengurai Sanksi Pidana dalam Tahapan Kampanye Pemilu. Part 1

Oleh: Munandar Nugraha (Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan)

Mulai penyelenggara, peserta pemilu, pejabat hingga perseorangan pun dapat dijerat dengan ancaman pidana pemilu.

Perhelatan akbar pesta demokrasi di tahun 2019 nampaknya bakal berlangsung dinamis dengan berbagai kompleksitasnya. Pemilu 2019 adalah pemilu pertama serentak, Pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan calon anggota legislative (DPD, DPR dan DPRD). Kampanye menjadi tahapan terpenting dari pelaksanaan pesta demokrasi, karena pada tahapan inilah, peserta pemilu dapat memaksimalkan upayanya untuk mempengaruhi pemilih dan meraup dukungan suara.

Mengawali tahapan kampanye pada 23 September 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta para pemangku kepentingan menggagas deklarasi kampanye damai, demokratis dan bermartabat. Deklarasi tersebut sejatinya tak saja dilakukan di tingkat pusat, namun merambah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.

Aturan main dalam pelaksanaan pemilu, khususnya tahapan kampanye mesti dipahami seluruh masyarakat. Mulai tingkat elite, hingga akar rumput. Soalnya, aturan dalam undang-undang (UU) Pemilu yang baru, bisa menjerat siapa pun yang berpotensi mendapatkan sanksi. Tak saja berupa sanksi administrasi (teguran tertulis dan tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu), bahkan hingga didiskualifikasi sebagai peserta pemilu. Bila terkena sanksi diskualifikasi, maka kandas sudah peserta pemilu tersebut di tengah jalan. Tidak hanya itu, sanksi pidana pun dapat menjerat terhadap siapapun jika terbukti melanggar UU Pemilu.

Awal Oktober lalu misalnya, muncul sebuah kasus yang diduga melanggar “netralitas aparatur sipil negara (ASN)”. Seorang guru SMAN 87 Jakarta diduga, mendoktrin murid-murid agar membenci calon petahana Presiden (Joko Widodo), seiring proses yang berjalan, kemudian kasus ini dihentikan oleh Bawaslu DKI Jakarta, karena tidak terbukti.

Selanjutnya, pada pertengahan Oktober lalu, setidaknya terdapat dua temuan pelanggaran Pemilu. Yakni dugaan pelanggaran pidana pemilu di bilangan Jakarta Utara, membagi-bagikan minyak goreng oleh seorang calon anggota legislative dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Tak hanya itu, dugaan pelanggaran lain juga ditemukan dilakukan oleh Caleg dari partai Gerindra dan ASN di Jakarta Barat. Yakni berupa penggunaan fasilitas pendidikan untuk berkampanye.

Pidana pemilu dalam UU Pemilu, menjadi ancaman dan peringatan bagi setiap orang, dalam keikut-sertaanya berpartisipasi pada pesta rakyat kali ini. Tentu, jika terbukti melakukan pelanggaran pidana pemilu, hal ini merupakan momok. Pesta rakyat yang seharusnya dapat dinikmati dengan riang gembira, malah dilewati dengan ancaman hukuman pidana (kurungan penjara dan denda).

Pertanyaannya, seperti apa aturan-aturan itu dalam UU pemilu kali ini? Siapa saja yang berpotensi terjerat pidana pemilu dalam UU tersebut? Kita akan coba elaborasi peraturan yang ada, khususnya terkait dengan masa kampanye.

UU Pemilu mengatur beberapa klasifikasi subyek hukum yang berpotensi melanggar dan diancam pidana pemilu, yaitu antara lain; setiap orang, setiap peserta pemilu, setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu, setiap ASN, setiap anggota TNI-Polri, setiap kepala desa/sebutan lain, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa. Subyek hukum lainnya terkait dengan pejabat, mulai dari Ketua Hakim Agung hingga hakim pada semua badan peradilan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur dan deputi Bank Indonesia, Direksi, Komisaris hingga karyawan pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) jika terbukti melanggar aturan.

Begitu pula dengan jabatan pada penyelenggara pemilu, dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, jika terbukti melakukan kelalaian/dengan sengaja melakukan tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan kampanye, dapat dijerat dengan ancaman pidana. Setidaknya terdapat 22 Pasal dalam UU Pemilu, yang mengatur hukuman pidana terhadap subyek hukum dalam pidana pemilu pada tahapan kampanye.

 

  1. Setiap Orang

Ada enam pasal yang mengatur sanksi pidana pemilu yang dapat menjerat setiap orang jika terbukti melanggar ketentuan yang ada.

Pertama, pada pasal 491 disebutkan, setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah”. Memahami ketentuan tersebut, semoga semua pihak tertib, dan tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan kampanye peserta pemilu tertentu. Berbeda pilihan dalam alam demokrasi adalah hal biasa. Jangan jadikan hal itu sebagai alasan untuk menghalang-halangi kampanye peserta pemilu yang lainnya.

Kedua, pada pasal 492, “setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU untuk setiap Peserta Pemilu, yaitu memasalng iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet serta melaksanakan kampanye dengan metode rapat umum, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah”. Sebagaimana kita ketahui, bahwa secara keseluruhan, jadwal kampanye pemilu 2019 telah dimulai pada 23 September 2018 dan akan berakhir pada 13 April 2019.

Namun dari 9 metode kampanye yang diatur dalam UU, yaitu: (1) pertemuan terbatas (2) pertemuan tatap muka (3) penyebaran bahan Kampanye (4) pemasangan alat peraga di tempat umum (5) media sosial (6) iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet (7) rapat umum (8) debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon dan (9) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, ternyata, tidak semua metode kampanye dapat dilaksanakan sejak 23 September.

Terkait dengan metode kampanye pemasangan iklan di media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, juga metode kampanye rapat umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang. Artinya, waktu pelaksanaannya 21 hari dihitung mundur sejak 13 April 2019. Dengan begitu, metode kampanye ini baru terjadwal mulai 23 Maret 2019. Nah setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemasangan iklan di media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, juga metode kampanye rapat umum diluar jadwal tersebut, berpotensi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.

Pemberitaan di media massa elektronik tertanggal 17 Oktober 2018 yang memberitakan adanya iklan dari Paslon Joko Widodo-Ma’ruf Amin disalah satu media massa cetak yang mengandung unsur citra diri, yaitu foto pasangan calon lengkap dengan nomor urut 01, dan tulisan Jokowi-Amin Indonesia Maju. Bahkan didalamnya terdapat nomor rekening untuk bantuan dana kampanye. Jika merujuk UU di atas, tentu pemasangan iklan ini berpotensi melanggar. Dalam perkembangannya, terdapat dua laporan yang masuk ke Bawaslu terkait hal tersebut, laporan tertanggal 18 dan 20 Oktober 2018, akan tetapi, setelah dilakukan kajian, dalam siaran pers Humas Bawaslu tertanggal 7 November 2019, bahwa Gakkumdu memutuskan laporan tersebut dihentikan.

Ketiga, pada pasal 497, setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Ketentuan dari pasal tersebut menjadi warning bagi setiap orang agar bersungguh-sungguh mengedepankan transparansi. Tak kalah penting, identitas penyumbang harus terang dan jelas. Tidak boleh menyamarkan identitas dan jumlah sumbangan.

Keempat, pada pasal 525, setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melebihi batas yang ditentukan (2,5 miliar rupiah), terancam dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah”.

Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur pada Pasal 329. Secara sistem, peserta pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Dengan begitu, kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.

Sumber dana Kampanye Pemilu, bisa berasal dari sumbangan yang sah menurut hukum dan dari pihak lain, bersifat tidak mengikat. Pihak lain yang dimaksud, yakni berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan, tidak melebihi 2,5 miliar rupiah.

Kelima, pada pasal 526, “setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD melebihi batas yang ditentukan, yaitu 750 juta rupiah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah.

Dana Kampanye Pemilu Anggota DPD diatur pada Pasal 332. Karena peserta pemilu calon anggota DPD adalah perseorangan, maka kegiatan Kampanye calon anggota DPD didanai dan menjadi tanggung jawab calon anggota DPD masing-masing. Akan tetapi, dana Kampanye Pemilu anggota DPD, juga dapat bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Nah pihak lain inilah yang berpotensi dapat terancam pidana bila kedapatan terbukti melanggar aturan. Ketentuan pasal 526 mesti menjadi catatan bagi setiap orang yang berniat mendukung peserta pemilu tertentu. Jangan sampai niat baik untuk membantu, malah menjerat diri sendiri dalam perkara hukum. Pidana pemilu.

Keenam pasal 548, setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pada pasal ini, ancaman penjara dan denda lebih besar dari pasal-pasal sebelumnya, karena pelanggar berpotensi tak hanya melakukan penyalahgunaan kewenangan semata, namun pula berpotensi merugikan keuangan negara.

Hingga edit terakhir tulisan ini, penulis belum menemukan kasus adanya pelanggaran pidana pemilu terkait dengan pasal-pasal yang mengatur tentang dana kampanye. Banyak hal, bisa jadi karena batas waktu pelaporannya masih lama. Dalam penjadwalan KPU yang sudah dipublikasi ke media massa, terkait dengan tahapan dana kampanye (sejak 23 September 2018 – 1 Januari 2019: Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye-LPSDK, 2 Januari 2019: Penyampaian LPSDK, 3 Januari 2019: Pengumuman Penerimaan LPSDK dan 3 hari setelah penetapan peserta pemilu – 25 April 2019: Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye-LPPDK, 26 April – 2 Mei 2019: Penyampaian LPPDK dan Kantor Akuntan Publik-KAP, 2 – 31 Mei 2019: Audit dan penyampaian hasil audit laporan dana kampanye dari KAP ke KPU, 1 – 7 Juni: Penyampaian hasil audit kepada peserta pemilu, 1 – 10 Juni 2019: Pengumuman hasil audit).

 

  1. Setiap Pelaksana dan/atau Tim Kampanye Pemilu dan Peserta Pemilu

Pada pasal 1 ayat 27 UU Pemilu, disebutkan bahwa “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Akan tetapi, dalam pelaksanaan kampanye, sebagai salah satu tahapan pemilu, ternyata melibatkan pihak lain. Siapakah pihak lain itu?

Pada pasal 1 ayat 35, “Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”. Pihak lain inilah yang diatur dalam UU yang berpotensi mendapatkan sanksi pidana pemilu, jika melakukan pelanggaran. Seperti apa penjelasannya? Ada lima pasal yang mengatur sanksi pidana pemilu yang dapat menjerat setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu jika terbukti melanggar ketentuan yang ada.

Pertama, merujuk ketentuan Pasal 493 yang menyebutkan, setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan karena mengikutsertakan, (1) Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, (2) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, (3) gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia, (4) direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, (5) pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural, (7) aparatur sipil negara, (8) anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, (9) kepala desa, (10) perangkat desa, (11) anggota badan permusyawaratan desa, dan (12) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.

Nah sesuai ketentuan pasal di atas, maka diduga telah terjadi pelanggaran pidana pemilu oleh pasangan calon (paslon) Prabowo-Sandi. Yakni pada acara Deklarasi Gerakan Emas atau Gerakan Emak-emak dan Anak-anak Minum Susu di Stadion Klender, Jakarta Timur 24 Oktober lalu. Dalam orasinya Prabowo menyatakan, “Kalau Insyaallah Prabowo dan Sandi terpilih, saya berjanji di hadapan rakyat Indonesia bahwa saya akan melaksanakan gerakan ini sampai ke seluruh desa-desa di Indonesia”. Dimana potensi pelanggarannya? Yakni mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak pilih. Akan tetapi, pada 15 November 2018 Bawaslu DKI menyatakan deklarasi Gerakan Emas (Emak dan Anak Minum Susu) yang dilakukan Prabowo Subianto itu, tak terbukti melanggar aturan kampanye karena tak ada unsur pidana pemilu dalam deklarasi tersebut.

Kedua, Pasal 495 ayat (1) yang menyebutkan, Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Sedangkan ayat (2) menyebutkan, Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak 6 juta rupiah.

Ketiga, pada pasal 550, “setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan paling banyak 24 juta rupiah”.

Dalam pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu. Dalam tahapan kampanye, penyelenggara pemilu (KPU) membuat jadwal kampanye bagi seluruh peserta pemilu. Artinya, jika pelaksana atau peserta kampanye lalai melakukan kampanye disuatu tempat yang sudah terjadwal untuk peserta pemilu yang lain, karena lupa jadwal, hal ini dapat dipidanakan. Artinya, menjadi catatan bagi tim pelaksana kampanye dan peserta agar lebih tertib dalam melaksanakan kampanye untuk peserta pemilu yang didukungnya.

Keempat, Pasal 496 menyebutkan, Peserta Pemilu (pasangan calon, partai politik dan caleg DPD) yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 (LADK-Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum), serta Pasal 335 (laporan dana kampanye Meliputi, penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU, paling lama 15 hari sesudah hari pemungutan suara) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah”.

Kelima, Pasal 521 mengatur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara – NKRI. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Mengganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan. Dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu, terancam dengan sanksi dipidana, dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah”.

Tentunya, menegaskan komitmen dalam menjaga persatuan bangsa harus dimiliki oleh seluruh peserta pemilu. Mulai dasar, tujuan dan bentuk negara serta merawat kebhinekaan dalam berbangsa dan bernegara. Sebaliknya terhadap pihak yang meremehkan dan menggangu kerukunan agama, suku, ras, golongan, dan pilihan politik yang selama ini dihormati dan dijunjung tinggi, harus menerima sanksi pidana pemilu. Untuk mengoptimalkan pencegahan terhadap hal tersebut, Bawaslu DKI Jakarta kemudian menginisiasi Deklarasi Fatahillah, “Tolak Politik Uang, Politisasi SARA dan Hoax”.

Enam, pada pasal 523 ayat (1)  menyebutkan, “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah”.

Ada pelajaran penting dan menarik, ketika ditemukan dugaan pelanggaran terindikasi politik uang di Jakarta Utara oleh Calon Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, David H Rahardja. Setelah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana pemilu oleh penyidik Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Jakarta Utara, terkait aktivitasnya yang membagi-bagikan minyak goreng dalam kegiatan kampanye pada Minggu, 23 Agustus 2018. Hasil putusan pengadilan pada 22 November 2018, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman enam bulan penjara dan denda lima juta rupiah dengan subsider pidana kurungan satu bulan penjara, dengan percobaan 10 bulan.

Selain itu, pada 11 November 2018 ada temuan pelanggaran kampanye oleh caleg DPR dari PAN, Mandala Abadi oleh Pengawas pemilu kecamatan Pancoran. Mandala Abadi diduga melakukan tindak pidana pemilu dengan sengaja menjanjikan, membagikan kupon undian berhadiah umroh dan doorprize jika yang bersangkutan terpilih. Kasusnya sementara masih dalam pengembangan penyidikan oleh Polres Jakarta Selatan. Sementara, di Jakarta Pusat dengan kasus yang sama, Mandala telah dijatuhi vonis tiga bulan penjara dan denda 5 juta rupiah subsidair satu bulan kurungan.

Pasal 523 di atas, menegaskan bahwa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya pada masa kampanye, terancam pidana pemilu. Artinya, kreativitas dalam memperkenalkan diri, mengkampanyekan visi, misi dan program harus dioptimalkan oleh setiap peserta pemilu dan tim kampanye untuk meraup dukungan, sehingga dapat meraih simpati rakyat dengan tanpa politik uang.

Tujuh, Pada pasal 525 ayat (2)  disebutkan, “Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah”.

Delapan, pasal 526 ayat (2) menyebutkan, “Setiap Peserta Pemilu calon anggota DPD (boleh mendapat sumbangan dari pihak lain tidak melebihi 1,5 miliar rupiah) yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah”.

Sembilan, selain mengatur penyumbang dan jumlah sumbangan, terdapat pula sumber sumbangan yang dilarang untuk diterima oleh peserta pemilu. Yakni, sumbangan dari pihak asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, sumbangan dari hasil tindak pidana, sumbangan yang berasal dari APBN/APBD, dan BUMN/BUMD. Nah terhadap pihak-pihak yang terbukti menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing, diganjar hukuman pidana selama 3 tahun serta denda maksimal Rp36 juta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 527.

Sepuluh, terhadap peserta pemilu yang menerima sumbangan dari penyumbang yang identitasnya tidak jelas, serta tidak melaporkan ke KPU dan/atau tidak pula melakukan penyetoran ke kas negara, maka diancam hukuman pidana maksimal hukuman pidana selama 4 tahun. Tak hanya itu, yang bersangkutan juga masih dibebankan membayar denda 3 kali dari jumlah sumbangan yang diterima. Begitu pengaturan dalam Pasal 528 ayat (1) UU Pemilu.

Pada ayat (2) nya menyebutkan, “Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan dari penyumbang yang tidak jelas identitasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda sebanyak 3 kali dari jumlah sumbangan yang diterima”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


four × five =