Mengurangi Sanksi Pidana dalam Kampanye Pemilu. Part 2

  1. “Pejabat” dan Penyelenggara pemilu

Di atas sudah disebutkan bahwa ada 11 kategori warga negara yang dilarang dalam UU untuk diikutsertakan dalam kegiatan kampanye pemilu. “Pejabat” yang bagaimana yang bisa dipidanakan jika terbukti melanggar UU? Ada lima pasal yang mengatur sanksi pidana pemilu yang dapat menjerat “pejabat” dan penyelenggara pemilu jika terbukti melanggar ketentuan yang ada.

Pertama, Pada pasal 490, diatur tentang kepala desa. Pasal tersebut menyebutkan, Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah”.

Kedua. Pada pasal 494 menyebutkan, “Setiap ASN, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah”.

Kepala desa, ASN dan anggota TNI-Polri sejatinya adalah milik warga desa, masyarakat, bangsa dan negara. Keberadaan mereka ditengah-tengah masyarakat yang berlatar belakang dan berorientasi politik yang berbeda-beda, diharapkan mereka dapat melayani seluruh warga secara adil karena netralitasnya. Tetapi pada realitas pemilu kita, karena satu dan lain hal justru kepala desa, ASN dan anggota TNI-Polri menjadi “incaran” peserta pemilu untuk direkruit dan memberikan dukungan, sehingga tidak netral. Anggota TNI-Polri memang tidak memiliki hak suara, tetapi eksistensinya ditengah-tengah masyarakat dapat mempengaruhi pilihan, tentu jika ketidak-netralan ini terjadi, dapat mengganggu konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan. Ancaman pidana pada pasal ini penting untuk dipahami dan disampaikan, agar upaya pencegahan dapat optimal.

Pada 30 November 2018 muncul pemberitaan di media elektronik terkait dengan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh seorang kepala desa di Mojokerto. Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah melakukan pelimpahan tahap dua berkas tersangka Kepala Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo, Suhartono, ke Kejaksaan Negeri Mojokerto. Kepala Desa Sampangagung tersebut diperkarakan terkait tindak pidana pemilu. Suhartono diduga melakukan pelanggaran pemilu karena terlibat kampanye Cawapres Sandiaga Uno beberapa waktu lalu di daerahnya.

Ketiga, menunjuk Pasal 522 menyebutkan, “Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau deputi gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah”.

Keempat, pada pasal 547 disebutkan, “Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah”.

Tentunya kita berharap agar tidak ada penyelewengan kekuasaan dengan pembuatan keputusan dan penggunaan fasilitas APBN/APBD oleh para pejabat yang berpotensi, sehingga pemilu dapat berjalan dengan optimal seiring sejalan dengan pelayanan terhadap masyarakat yang berbasis pada anggaran negara.

Berdasarkan jenis pejabat yang dilarang kampanye dan terancam pidana pemilu, ternyata terdapat pejabat negara lainnya yang diperbolehkan untuk berpartisipasi dan terlibat langsung dalam aktivitas kampanye. Siapa sajakah mereka?

Pada pasal 299 disebutkan, Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye. Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye. Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik, dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, ditetapkan sebagai anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU, atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU. Lalu pada pasal 300 diatur, Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sekalipun beberapa pejabat negara tersebut tidak dilarang berkampanye, akan tetapi ada batasan yang harus ditaati. Pada pasal 304 diatur, dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara yang berupa, sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya, dan Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Akan tetapi, gedung atau fasilitas negara yang disewakan kepada umum dikecualikan.

Kelima, yang dapat dijerat dalam sanksi pidana pemilu jika terbukti melanggar UU adalah Penyelenggara KPU. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 524 ayat (1)  yang menyebutkan, Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbuKi dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah”.

Kemudian, pada ayat (2), di sebutkan, Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pega.wai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU lkbupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 18 juta rupiah”.

Pada penjelasan UU Pemilu, Pasal 315 Ayat (1) Huruf b, Yang dimaksud dengan “tindak pidana Pemilu mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilu”, antara lain tidak adil terhadap Peserta Pemilu, mengubah jadwal yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dan merugikan peserta lain, melepas atau menyobek alat peraga Kampanye Pemilu, merusak tempat Kampanye Pemilu, berbuat keonaran, mengancam pelaksana dan/atau peserta Kampanye Pemilu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


3 × 4 =