Banyak Caleg di DKI Jakarta Tidak Jujur Masalah Sumbangan Dana Kampanye

PRESS RELEASE
BANYAK CALEG DI DKI JAKARTA TIDAK JUJUR MASALAH SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) baik peserta dari Partai Politik maupun dari Peserta Peserta Perseorangan DPD yang diumumkan oleh KPU DKI banyak menimbulkan pertanyaan, mengingat sebagian peserta pemilu menyatakan nihil atau nol sumbangan di tengah maraknya kampanye yg dilakukan para calon mulai penetapan DCT hingga saat ini. Hal ini harus menjadi perhatian masyarakat dan Bawaslu DKI Jakarta untuk memastikan integritas, kejujuran dan transparansi calon peserta pemilu terkait keuangan dana kampanye mereka.

Mencermati Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) peserta pemilu di DKI Jakarta, beberapa calon anggota DPD yang menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye baik dari pribadi maupun pihak lain antara lain: Sabam Sirait sebesar 1,5 Milyar, Fahira Idris sebesar 662 juta, Prof Jimly Asshidqie sebesar 456 juta, Sudarto 249 juta, Ardi Putra Baramuli sebesar 75 juta, Dailami Firdaus sebesar 67 juta. Beberapa calon lainnya berkisar antara 1 juta hingga 40 juta dan banyak diantara mereka bahkan yang laporan sumbangan dana kampanye nya tertera nol rupiah adalah H. Agus Salim, Endang Widuri, Dra. Hj. Soemantari Muntoro, MSi, Susan Suryani, Ir. H. Sumaryono Suhandi dan Prof. Dr. Hj. Silviana Murni, SH, MSi.

Sedangkan untuk partai politik di DKI Jakarta laporan sumbangan dana kampanye parpol yg dilaporkan antara lain: PDI Perjuangan sebesar 3 milyar, PKS 1,7 milyar, Golkar 200 juta, Hanura 130 juta, Perindo 58 juta, PSI 50 juta, PKPI 11,5 juta dan selebihnya adalah nihil /nol rupiah atau tidak Ada sumbangan dana kampanye yaitu: PKB, Gerindra, Nasdem, Garuda, Berkarya, PPP, PAN, Drmokrat Dan PBB.

Menurut Dahliah Umar, Ketua Presidium JaDI-DKI Jakarta, peserta pemilu 2019 baik parpol maupun DPD di DKI Jakarta terkesan banyak yang tidak jujur menyangkut persoalan dana kampanyenya. Padahal mulai ditetapkannya Daftar Calon Tetap atau DCT, tidak sedikit para caleg yang tidak memiliki sumbangan dana kampanye telah melakukan kegiatan kampanye baik memasang Alat Peraga Kampanye, berupa spanduk, baliho –, distribusi atribut Kampanye berupa stiker dan famplet, bahkan ada yang memasang Bilboard dan melakukan kegiatan tatap muka atau pertemuan terbatas yang seluruhnya memakan biaya. Caleg seharusnya mencatat semua pembiayaan pribadi kampanye sebagai bentuk Sumbangan pribadi, Dan mencatat Sumbangan pihak lain apabila dalam kampanye Ada kegiatan atau komponen yg dibiayai pihak lain. Hal ini diatur dalam dalam UU Nomor 07 tahun 2017 serta Peraturan KPU Nomor 05 tahun 2017 tentang Dana Kampanye.

Berdasarkan hal tersebut JaDI-DKI Jakarta meminta KPU dan Bawaslu DKI Jakarta untuk :
1. Memastikan bahwa laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. Meminta kepada semua caleg baik dari parpol maupun calon DPD untuk terbuka dan jujur terhadap sumber dana kampanyenya;
3. Mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam mencermati laporan sumbangan dana kampanye yang disampaikan kepada peserta pemilu khususnya di DKI Jakarta;
4. Menghimbau agar bawaslu yang mengawasi kegiatan kampanye para calon dan mengingatkan calon untuk melaporkan keuangan kampanye sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Publik perlu tahu sumber-sumber dana kampanye calon dan apa saja pembiayaan kampanye calon, yang menjadi tolak ukur keseriusan dan integritas calon dalam mempertanggungjawabkan sumbangan yang diterima dan penggunaannya.

Demikian press release ini atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Jaringan Demokrasi Indonesia
(JaDI) – DKI Jakarta
Ketua Presidium

 

Dahliah Umar.

1 Trackback / Pingback

  1. JaDI – DKI Jakarta – JARINGAN DEMOKRASI INDONESIA

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


four × one =