JaDI-DKI Jakarta : Banyak di Daerah Kasus Pelanggaran Pemilu tidak tertangani oleh Bawaslu

Diskusi Media yang diselenggarakan oleh JaDi DKI Jakarta dan The Election School Project (ESP) di kedai kopijadi Jakarta (selasa, 15/01/2019), Ahmad Fahrudin, mengungkapkan bahwa
Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 mengamatkan bahwa Bawaslu sama halnya dengan KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sehingga menurutnya, pasal 92 ayat 2 huruf c dan penjelasan Lampiran Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 berjumlah 3-5 orang yang diatur secara proposional berdasarkan jumlah penduduk dan demografi seharusnya mengikuti putuskan Makamah Konsititusi atas perkara nomor 31/PUU-XVI/2018 yang diputuskan jumlahnya sama di semua Kabupaten/Kota yaitu 5 orang untuk KPU Kabupaten/Kota.

Menurut Ahmad Fahrudin, presidium JaDI-DKI Jakarta dalam diskusi itu mengatakan bahwa pasal tersebut tidak mencerminkan asas keadilan dan kesetaraan bagi penyelenggara. Padahal, menurutnya beban pekerjaan dan jangkauan wilayah kerja Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sama yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

“Kompleksitas masalah dalam Pemilu serentak 2019 tidak sedikit, bahkan lebih rumit dari pemilu sebelumnya,” Jelasnya. Sementara itu, fungsi, tugas dan kewenangan Bawaslu dalam UU Nomor 07 tahun 2019 bertambah. “Kosekwensinya, personil pengawasan harus ditambah,” tegas ahmad Fahrudin yang juga mantan anggota Bawaslu DKI Jakarta periode 2012 – 2017.

Disisi yang lain, secara kinerja katanya, walaupun belum ada ukurannya penambahan personil Bawaslu di tingkat kabupaten/kota, faktanya upaya-upaya pencegahan dan penindakan sudah ditunjukkan di Jakarta. “Saat ini di Jakarta sudah ada 3 kasus yang berhasil diputuskan sampai tingkat pengadilan, misalnya kasus bagi-bagi sembako di Jakarta Utara, Kasus voucer umroh di Jakarta Pusat dan Kasus pemberian hadiah di Jakarta Barat,” Ungkapnya mencontohkan. Sementara di daerah, berdasarkan yang terjadi di Jakarta menurutnya dengan beban kerja dan kewengan yang bertambah berdasarkan UU, secara profesional dan proposional setidaknya tingkat pelanggaran dapat ditangani hingga diputuskan sebagaimana yang terjadi di Jakarta.

Sayangnya katanya, komposisi personil dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 63,8 % atau 328 Kabupaten/Kota berkomposisi 3 personil, sisanya 36,8% atau sebanyak 87 Kabupaten/Kota berkomposisi 5 personil anggota Bawaslu. “Padahal banyak di daerah kasus-kasus pelanggaran pemilu tidak tertangani akibat kurangnya personil dan SDM yang ada,” tegasnya. (Fan)

1 Trackback / Pingback

  1. JaDI – DKI Jakarta – JARINGAN DEMOKRASI INDONESIA

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


seventeen − five =