Beban Kewenangan Harus diiringi Kapasitas Personil Bawaslu

Dalam testimoninya Melianus Laoli, salah seorang pemohon dari Nias menjelaskan alasannya ia dan teman-teman daerah lainnya mengajukan judicial review ke Makamah Konstitusi. Alasan pertama katanya, merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat dan hak konstitusional warga negara. “Negara tidak boleh berlaku diskriminatif, Ungkapnya. Sehingga menurutnya, dalam pengajuan permohonan pasal 92 ayat 2 huruf c dan lampiran UU Nomor 07 tahun 2017, KPU dan Bawaslu setara termasuk juga jumlah personilnya di setiap Kabupaten/kota.

Kedua, katanya adanya fungsi, tugas dan kewenangan yang bertambah sehingga kosekwensinya, perlu penambahan personil di daerah, terlepas dari jumlah penduduk atau pemilih di satu wilayah. Sebab katanya, penambahan kewenangan ini tentunya menuntut personil bekerja secara ekstra, apalagi dengan kewenangan untuk memutus perkara pelanggaran maupun sengketa pemilu.

Ia menegaskan bahwa persoalan demografis menjadi salah satu alasan dalam pengajuan permohon judisial review, disamping asas keadilan dan kesetaràan. “Banyak wilayah terpencil yang tidak terjangkau pengawasan, padahal potensi kerawanan pemilunya besar, seperti yang terjadi di Nias,” Tuturnya. Ia mengatakan dengan ditambahnya fungsi dan kewenangan Bawaslu dalam menangani dan memutus perkara akan menyulitkan daerah dalam memutuskan perkara bila personilnya dibedakan sebagaimana yang diatur UU. (Fan)

1 Trackback / Pingback

  1. JaDI – DKI Jakarta – JARINGAN DEMOKRASI INDONESIA

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4 × 2 =