Kampanye Calon Legislatif pada Pemilu Serentak Tahun 2019

Oleh : Munandar Nugraha (Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan)

 

Kampanye adalah kegiatan paling urgent dalam tahapan pelaksanan pemilu. UU Pemilu No 7 tahun 2017 menjelaskan bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Dalam tahapan pelaksanaan pemilu, kampanye adalah tahapan yang menentukan keterpilihan peserta pemilu. Pada tahap ini, kegiatan politik fokus pada konsolidasi basis ideologis dan perluasan basis dukungan. Khusus untuk pemilih pemula, tentu tahapan ini sangat menentukan. Bisa jadi sebagai ruang untuk mempelajari, mengenal, memahami peserta pemilu yang kemudian akan dipilihnya. Atau juga, bisa jadi sebagai ruang untuk memahami semua, kemudian menentukan sikap politiknya.

Hal ini setidaknya terlihat dari sentimen netizen pasca debat pasangan calon capres/cawapres yang pertama pada (17/1/19) yang lalu di dunia maya. Semua pemilik akun berkomentar terkait penilaiannya dan kemungkinan sikapnya untuk memilih pada saat pemungutan suara kelak. Padahal, sebelumnya dunia maya hanya diramaikan oleh akun-akun yang sudah memiliki kecenderungan (mendukung) terhadap capres tertentu, bahkan hingga “terjadi perang” kampanye negatif yang membuka blok kampret dan blok cebong.

Pemilu 2019 menjadi pemilu pertama, serentak. Jika pemilu sebelumnya (2004, 2009 dan 2014) ada dua tahapan, pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden/wakil presiden (pilpres), maka kegiatan politik terkonsentrasi pada tahapan-tahapan. Pertama, konsentrasi untuk pemenangan pileg, lalu hasil dari pileg menentukan koalisi parpol untuk mengusung capres/cawapres, selanjutnya fokus pada pemenangan pilpres. Maka pada pemilu 2019, hal itu tidak terjadi lagi.

Dengan kondisi yang ada, terbukti bahwa Pilpres lebih menarik perhatian publik dari pada Pileg. Pasalnya, sejak tahapan kampanye dimulai pada 23 September 2018 lalu hingga 13 April 2019 nanti, baru terasa aroma kampanye ketika debat capres pada 17 Januari 2019. Bisa jadi karena panjangnya waktu kampanye dan minimnya logistik dari setiap peserta pileg, memaksa semuanya untuk mengefektifkan waktu di tiga bulan terakhir (saja) jelang 13 April 2019. Atau memang publik kurang paham terkait dengan kegiatan kampanye yang ada.

Pada UU Pemilu 2017 dijelaskan, Pasal 267 (1) Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. (2) Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian, pada Pasal 275 diatur bahwa ada sembilan metode kampanye, (1) Pertemuan terbatas; (2) Pertemuan tatap muka; (3) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; (4) pemasangan alat peraga di tempat umum; (5) media sosial; (6) iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; (7) Rapat umum; (8) debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan (9) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum lebih jauh pembahasan terkait dengan kampanye ini, penting kita pahami bahwa dalam UU Pemilu terdapat tiga kategori peserta pemilu. Pertama, Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota. Kedua, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. Ketiga, pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian, diatur beberapa klasifikasi “tim” bagi peserta pemilu untuk melaksanakan kampanye. Pertama, Pelaksana Kampanye, adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye. Kedua, Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye. Ketiga, Petugas Kampanye adalah seluruh petugas penghubung Peserta Pemilu dengan KPU (secara berjenjang), yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye, dibentuk oleh Pelaksana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU, sesuai dengan tingkatannya. Keempat, Juru Kampanye adalah orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang dibentuk oleh Pelaksana Kampanye. Dan kelima, Organisasi Penyelenggara Kegiatan adalah organisasi yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia serta tunduk kepada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertanyaannya, dari kelima klasifikasi tersebut, apakah dengan serta merta menjadi klasifikasi nama-nama pembentukan “tim” dari peserta Pilpres dan Pileg? Apakah (istilah) Pelaksana Kampanye yang dibentuk oleh Peserta Pemilu adalah (istilah) untuk peserta pileg? Apakah (istilah) Tim Kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon adalah (istilah) untuk peserta Pilpres? Lalu, dimana posisi Petugas Kampanye, Juru Kampanye dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan Kampanye?

Dalam PKPU tentang Kampanye dijelaskan bahwa, kampanye dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. Pelaksana kampanye Pilpres dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan. Dalam melaksanakan Kampanye Pilpres, Pasangan Calon membentuk Tim Kampanye Nasional (TKN). Secara berjenjang, Provinsi dibentuk oleh TKN. Kabupaten/Kota dibentuk oleh Tim Kampanye Tingkat Provinsi. Kecamatan dan/atau Desa dibentuk oleh tim kampanye Kabupaten/kota. Tim kampanye ini wajib didaftarkan ke KPU secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.

Sementara itu, dalam pelaksanaan kampanye pileg (Caleg dari parpol) dijelaskan bahwa Pelaksana Kampanye untuk Pemilu Anggota DPR terdiri atas Pengurus Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, Juru Kampanye, Orang seorang dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Parpol.

Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota wajib mendaftarkan Pelaksana Kampanye kepada KPU secara berjenjang yang dibuat dalam 4 rangkap, yaitu untuk KPU, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dan Partai Politik sebagai arsip.

Selanjutnya, pelaksanaan kampanye pileg Pemilu Anggota DPD (Caleg Perseorangan), dijelaskan bahwa Pelaksana Kampanye untuk Pemilu Anggota DPD terdiri atas Calon Anggota DPD, Orang seorang dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPD. Calon Anggota DPD wajib mendaftarkan Pelaksana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, untuk Pelaksana Kampanye tingkat provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye tingkat kabupaten/kota yang juga dibuat 4 rangkap.

Diatas telah diurai pihak-pihak yang dapat melaksanakan kampanye. Selanjutnya, secara teknis diatur dalam PKPU tentang kampanye, bahwa dalam pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan rapat umum, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

Dengan beragam peraturan diatas, pertanyaannya, bagaimana caleg DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota dapat berkampanye secara pribadi atau sendiri-sendiri? Jika merujuk pada 9 metode kampanye di atas, tentu yang bisa langsung dilakukan adalah pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan penyebaran Bahan Kampanye (BK). Hari ini kita bisa lihat mulai ramai pemasangan spanduk, baliho dan lainnya yang menggambarkan citra diri para caleg dijalan-jalan.

Pada metode kampanye Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dijelaskan dapat berbentuk (a) kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, (b) kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; (c) perlombaan; (d) mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau (e) kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun. Kampanye door to door tidak menjadi bagian.

Lalu, apakah berkampanye dengan metode lain, yang efektif yang bisa menyentuh dan menyapa langsung peserta pemilu dari rumah ke rumah (door to door) yang tidak diatur dalam 9 metode tersebut tidak boleh dilakukan? Karena tidak diatur?! Atau dibolehkan, karena juga tidak ada larangan?! Faktanya, metode ini sangat efektif dan dilaksanakan oleh para caleg. Karena memang untuk meraih dukungan, langkah utama caleg adalah melakukan konsolidasi keluarga inti dan keluarga besar yang lebih efektif jika dilakukan secara langsung, door to door. Silaturahim politik.

Pertanyaan selanjutnya, perlukah menyiapkan dan memberikan surat pemberitahuan kepada kepolisian terkait dengan aktivitas kampanye door to door ini? Dalam diskusi dengan sesama penyelenggara pemilu, ada dua persepsi yang muncul. Pertama, wajib memberitahukan. Karena aktivitas ini diasumsikan masuk dalam kategori kampanye tatap muka. Metode ini mewajibkan melakukan pemberitahuan. Kedua, tidak wajib. Karena asumsi melakukan pemberitahuan kepada kepolisian adalah melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang, menyebabkan keramaian, sehingga perlu pengamanan. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kampanye adalah hak peserta pemilu dan kepolisian wajib memberikan pelayanan keamanan.

Terkait dengan dua asumsi di atas, penulis lebih sepakat dengan asumsi yang kedua. Boleh dilakukan dan tidak wajib memberikan surat pemberitahuan kepada kepolisian. Masih adakah asumsi dan perspektif lain dari peraturan ini?

(Fan)

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


eighteen − eleven =