Pemilu dan Polemik Data Pemilih, Kapan Akan Berakhir?

Oleh : Munandar Nugraha (Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan)

Akhir Mei 2018 diberitakan tercecernya ribuan KTP elektronik (e-KTP) di Jalan Raya Salabenda, Desa Parakanjaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan menjadi viral. Sejumlah 2.800 E-KTP tercecer disemak-semak di Cikande, Kabupaten Serang pada September 2018. Pada awal Desember 2018, kembali viral berita ditemukan sebuah karung berisi ribuan E-KTP berceceran di area persawahan Jalan Karya Bakti III, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Mungkinkah hal ini tidak akan terulang di tahun 2019?

Dari peristiwa ini terbangun opini, ada upaya dari pihak tertentu yang mau curang, dan dapat mengganggu kelancaran pemilu 2019. Isu E-KTP menjadi sangat penting, karena E-KTP menjadi dasar penggunaan hak suara setiap warga negara di TPS. Siapakah yang bertanggungjawab atas hal ini?! Karena hal ini terjadi jelang pemilu 2019, akhirnya kepercayaan publik terganggu kepada KPU dan Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak yang mengelola data kependudukan dan data pemilih berdasarkan E-KTP. Karena hal itu terkait dengan daftar pemilih.

Dalam banyak literasi teori tentang demokrasi, disimpulkan bahwa suara rakyat adalah suara tuhan. Suara rakyat bisa menentukan siapa yang kemudian layak menjadi pemimpin di negara yang demokratis, tentunya melalui mekanisme pemilu. Bagaimana suara itu diorganisir dan melegitimasi keterpilihan seorang leader?! Seorang Presiden dan para wakil rakyat?! Setiap negara memiliki mekanismenya masing-masing. Bagaimana mekanismenya di Indonesia?

Pemilu 2019 adalah pemilu ke empat yang dilaksanakan dinegeri ini dengan agenda memilih Presiden secara langsung, diawali pada pemilu 2004, berlanjut pada pemilu 2009 dan pemilu 2014 silam. Pemilu 2019 ini menjadi lebih spesial, karena untuk pertama kalinya dilaksanakan serentak, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, one man one vote! Sistem ini menyamaratakan hak pilih seluruh rakyat, apapun titelnya, apapun kelas sosialnya, jabatannya, dst. Setiap orang, warga negara Indonesia dapat memberikan hak pilihnya, suaranya, dalam menentukan kepemimpinan nasional dan para wakil rakyat di negeri ini. Seorang sopir angkot, masinis, nakhoda dan pilot pesawat sama-sama memiliki satu suara.

Karena setiap suara pemilih dapat menentukan, maka polemik daftar pemilih dalam setiap pemilu terus terjadi. Daftar pemilih inilah yang menjadi dasar bagaimana kemudian pemungutan suara dilaksanakan, siapa saja yang terdaftar dan dapat memberikan hak pilihnya. Secara administrasi, setiap warga negara yang memenuhi syarat dan memiliki E-KTP, berhak memberikan hak pilihnya. E-KTP menjadi dasar, itulah mengapa pemberitaan ditemukannya E-KTP yang berserakan membuat publik khawatir.

Pemilu menjadi kata kunci dari realisasi kedaulatan rakyat. Pada pemilu 2019 ini, penggunaan hak pilih diatur dalam UU Pemilu No 7 tahun 2017, pada pasal 348 dan pasal 349. Intinya, kita menggunakan konsep “de jure”, bukan lagi “de facto” seperti pada pemilu sebelumnya. Setiap warga negara berhak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu di TPS manapun, baik didalam negeri maupun diluar negeri, sesuai dengan data kependudukan, yang dibuktikan dengan KTP-el. Pilihan untuk memilih di TPS lain, di luar alamat yang tertera pada KTP-el, maka akan berdampak pada haknya dalam menentukan para wakil rakyat (DPD, DPR dan DPRD).

Penggunaan konsep “de jure” memudahkan kerja-kerja KPU dalam pendataan pemilih, selain itu juga dapat mensinergikan data pemilih dengan data kependudukan. Dan sangat rasional, jika penduduk di satu wilayah daerah pemilihan (dapil) untuk memilih wakil rakyat yang telah ditetapkan oleh KPU, karena alasan tertentu ingin menggunakan hak pilihnya diwilayah lain yang berbeda dapil, haknya dibatasi. Misalnya, penduduk Jakarta yang ingin menggunakan hak pilihnya di Jawa Barat, maka akan kehilangan hak pilihnya untuk memberikan suara kepada calon wakil rakyat di dapil Jawa Barat. Bagaimana mungkin penduduk Jakarta akan terwakili oleh caleg dari Jawa Barat?! Bagaimana mungkin juga, caleg di Jawa Barat bisa memperoleh mandat dari warga Jakarta?! Konsep ini juga dapat menghindari terjadinya penggelembungan suara di suatu dapil oleh penduduk dari dapil lain.

Perubahan penggunaan konsep dari “de facto” ke “de jure” ini, tentunya merubah pola pendataan pemilih. Baik dalam penyandingan data pemilih dan pemuktahiran data pemilih maupun penetapan data pemilih. Ada beberapa permasalahan yang memang ditemui dilapangan terkait dengan data pemilih. Misalnya, masih ditemukan data ganda, data orang yang sudah meninggal dunia, atau yang pada pemilu sebelumnya terdata, kemudian tidak terdata. Dan lain sebagainya. Akan tetapi, diluar hal itu, ada permasalahan di internal KPU yang harus juga disampaikan kepada publik, terkait dengan sistem informasi data pemilih (sidalih) yang dikelola KPU.

Dari hasil pengawasan Bawaslu Jakarta Selatan misalnya, dalam upaya pemuktahiran data pemilih dari DPS ke DPT hingga ada DPTHP 1 dan DPTHP 2, permasalahan yang ditemui (sepertinya juga permasalahan ditempat yang lainnya, bahkan menjadi permasalahan nasional), pemuktahiran data pemilih terhambat dengan upload data online Sidalih dilaman KPU. Server KPU bermasalah.

Apa itu sidalih? Pada UU Pemilu Pasal 218 disebutkan, bahwa “KPU dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara (DPS), dan daftar pemilih tetap (DPT) memiliki Sidalih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan”. Pada pasal ini juga ditekankan bahwa KPU wajib memelihara dan memutakhirkan data Pemilih. Ketentuan lebih lanjut mengenai sidalih diatur dalam PKPU.

Penjelasan dari ketentuan PKPU No 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sidalih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan untuk proses kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.

Selanjutnya, pada pasal 40 dan 41, KPU (hingga jajaran PPK dan PPS) dalam menyusun dan mengumumkan data Pemilih, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, DPT dan DPTb menggunakan Sidalih melalui laman KPU. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sidalih di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, penyusunan Daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses penyusunan Daftar Pemilih pada Sidalih difasilitasi oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan/atau KPU Provinsi.

Langkah antisipasi terkait dengan sidalih, perlu ada transparansi kebutuhan KPU terkait dengan server yang bisa diakses untuk meng-upload data dan pengamanannya dari para peretas. Jika diperlukan penambahan anggaran terkait dengan server, harus segera dipenuhi, karena urgensinya yang sangat mendesak. Mengapa? Karena kerja-kerja kepemiluan selalu dibatasi waktu, bagaimana dalam waktu yang bersamaan server dapat optimal untuk diakses oleh seluruh perangkat KPU se Indonesia dalam meng-upload data pemilih.

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan (DPTHP) 2 Pemilu 2019 telah ditetapkan KPU dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-2 pada 15 Desember 2018 lalu, dengan jumlah 192.828.520, laki-laki 96.271.476 dan perempuan 96.557.044. Jumlah TPS didalam negeri sebanyak 809.500 TPS. Sementara di luar negeri, terdapat di 130 perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Demikian data dari KPU.

Pertanyaannya, apakah dengan ditetapkannya DPTHP-2 itu permasalahan daftar pemilih untuk pemilu 2019 sudah selesai? Belum!

Pada kesempatan Pleno Terbuka itu, Ketua Bawaslu, Abhan menyatakan Bawaslu menerima rekap DPTHP-2 dan mengapresiasi KPU telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih dengan beberapa catatan, yaitu KPU harus memberikan lampiran berita acara “by name by address” ke Bawaslu dan partai politik untuk kesesuaian beserta lampiran Sidalih. Meminta KPU menjamin hak pilih bagi pemilih yang berada di Rutan, Lapas, dan panti sosial. Dan meminta KPU berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk memenuhi hak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Tambahan agar masuk dalam DPT Khusus.

Apa itu DPT Tambahan dan DPT Khusus? Pada ketentuan PKPU No 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di pasal 1 ayat (37) Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Dan pada ayat (38) Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

Selain masih ada “PR” terkait dengan DPTb dan DPK tersebut, terdapat ketentuan dalam UU Pemilu, Pasal 198 tentang hak memilih. Yaitu, Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih dengan ketentuan sudah didaftar sebagai Pemilih. Tentunya, secara teknis ketentuan ini berdampak kepada pemuktahiran data pemilih oleh KPU, terutama pemilih pemula potensial (baik yang akan berusia 17 tahun dan pensiunan TNI/Polri pada 17 April 2019) dan warga negara yang sudah menikah berusia dibawah 17 tahun.

Sinergi dengan dinas dukcapil menjadi keniscayaan untuk mensukseskan amanah UU ini. Juga kepada TNI/Polri terkait dengan data warga negara yang akan pensiun pada 17 April 2019, sebagai pensiunan TNI/Polri tentu hak memilihnya juga harus dijamin. Selain itu juga koordinasi kepada Kementerian Agama yang berwenang mengeluarkan surat nikah bagi warga negara usia dibawah 17 tahun yang sudah kawin penting dioptimalkan.

Koordinasi KPU dengan Dukcapil terkait dengan teknis realisasi amanah UU tersebut adalah dengan mensosialisasikan bahwa setiap penduduk yang akan 17 tahun pada 17 April 2019, diperbolehkan untuk melakukan perekaman E-KTP di kelurahan masing-masing, sekalipun untuk mendapatkan fisik E-KTP tetap harus menunggu yang bersangkutan genap berusia 17 tahun. Akan tetapi, hingga penetapan DPTHP-2 ditetapkan, hasilnya belum optimal.

Pada surat Kementerian Dalam Negeri RI kepada seluruh Bupati/Walikota Se-Indonesia, tertanggal 17 Desember 2018 dengan No: 471.13/24150/DUKCAPIL, memerintahkan Bupati/Walikota untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk bergerak serentak melakukan layanan jemput bola perekaman KTP-el di 514 Kabupaten/Kota pada Kamis, 27 Desember 2018 yang difokuskan pada pemilih pemula di SMU, SMK, Perguruan Tinggi dan Pondok Pesantren atau pemilih yang ada di Rutan dan Lapas serta tempat lain yang memiliki jumlah yang terkonsentrasi seperti perusahaan dan perkantoran. Hasil layanan tersebut dilaporkan secara berjenjang kepada Gubernur, selanjutnya Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akan tetapi, waktunya tidak tepat, karena pada akhir tahun 2018 siswa sekolah SMA sederajat sudah memasuki waktu liburan.

Setidaknya masih ada waktu tiga bulan kedepan hingga Maret untuk mengoptimalkan perekaman E-KTP kepada pemilih pemula. Langkah antisipasi untuk mengoptimalkan pelayanan E-KTP jika terdapat penduduk yang akan genap 17 tahun pada 17 April 2019, maka pelayanan kelurahan khusus untuk itu mutlak diberikan. Karena, sebagaimana kita ketahui, pada hari pemungutan suara, adalah hari yang diliburkan. Harus ada pegawai piket yang masuk kantor untuk menjamin hak pilih rakyat.

Jika pada pemilu 2019 ini seluruh rakyat yang memenuhi syarat sudah terdata, 100%. Maka pada pemilu selanjutnya update data kependudukan dan data pemilih yang sinergi ini akan mengakhiri kisruh data pemilih yang terus terjadi setiap jelang pemilu. Diluar hal itu, kita juga pahami, hampir setiap pemilu UU pemilu berubah. Semoga dinamika politik kedepan tidak serta merta merubah sistem pendataan pemilih yang sudah berjalan.

Melalui tulisan ini, penulis juga mengajak setiap pembaca untuk mengingatkan diri sendiri dan keluarga masing-masing, pastikan diri kita dan keluarga kita yang memenuhi syarat, sudah benar-benar terdata dalam DPT. Demokrasi yang substansial akan tercipta jika pemilu efektif menjadi sarana kedaulatan rakyat. Meminjam tageline KPU, “Pemilih berdaulat, negara kuat”. Selamat berdemokrasi!!! (Fan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


eighteen − thirteen =