Bakesbang DKI Jakarta dan JaDI Jakarta Petakan Titik Rawan di TPS

Waktu pemungutan dan penghitungan tinggal menghitung hari. JaDI Jakarta bersama dengan Bakesbang DKI Jakarta memetakan titik rawan saat pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak 2019. Bertempat di ruang pertemuan Bakesbang DKI Jakarta (senin, 25/04/2019) kegiatan ini menghadirkan Ahmad Fachrudin (pengamat politik dan pemilu) dan Sidik Sabri (presidium JaDI Jakarta) selaku nara sumber di Focus Grup Disscution (FGD –red) yang dimoderatori Abdulloh, peneliti JaDI DKI Jakarta.

Dalam paparannya, Ahmad Fachrudin yang juga sebagai salah seorang presidium JaDI Jakarta, mengungkapkan ada beberapa kerawan yang bisa dipetakan dalam pemungutan dan penghitungan suara dipemilu 2019. Pertama, dalam konteks sosial politik. Menurutnya, pemilu serentak ini dikhawatirkan menimbulkan kekerasan politik atas perbedaan pilihan antar pendukung baik massa partai politik ataupun massa pendukung calon presiden dan wakil presiden yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan. Walaupun untuk Jakarta, hal ini tidak setajam saat Pilkada 2017 setidak-setidaknya hal ini perlu diantisipasi. “Berdasarkan indeks kerawan pemilu yang dikeluarkan Bawaslu, Jakarta masuk kategori aman. Tetapi, tidak mustahil, karena sebagai ibukota, hal ini berpotensi untuk bisa diantisipasi,” jelas lebih lanjut.

Kedua, Penyelenggara yang bebas dan adil. “Penyelenggara pemilu mestinya sebagai penyelesai masalah, bukan sebagai salah satu potensi masalah,” ujarnya. Sehingga sarannya, KPU maupun Bawaslu dalam merekrut KPPS dan Pengawas TPS harus bisa menjamin netralitas mereka. Sebab, kalau hal ini tidak clear, yang dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan hasil. Apalagi, perekrutan dan bimtek dengan waktunya yang sempit. “Ada kerawanan teknis kalau mereka tidak tuntas memahami regulasinya,” ungkapnya.

Ketiga, persoalan kontestasi peserta. Apalagi dengan adanya dua pemilu yang dijadikan satu. Secara issue, pilpres lebih dominan dibandingkan pemilu legislatif. Potensi yang harus diantisipasi, persoalan money politik yang harus jadi perhatian. Padahal, ancaman pidananya sudah jelas. “Selama tahapan berlangsung, di Jakarta sudah ada 4 caleg yang diputus dan dicoret dari DCT oleh KPU DKI Jakarta, dibanding pada pemilu 2014 hanya 2 kasus. Tapi, ia beryakinan perbuatan ini bukannya berhenti. “Potensinya, tetap ada cenderung akan meningkat mendekati hari H,” ungkapnya.

Keempat, persoalan partisipasi. Salah satunya upaya dilakukan melalui kualitas data pemilih. “Hingga hari ini data pemilih masih menjadi konsen peserta pemilu. Semakin baik kualitas data pemilih, semakin tinggi tingkat partisipasinya,” tegasnya. Problem pemilih bukan hanya sebatas di DPT, ada problem lain yang harus dihadapi. “Pemilih tambahan atau DPTb persoalan baru di pemilu 2019,” ungkapnya. Karena dalam regulasinya mengatur batas waktu 30 – H dan soal surat suara yang digunakan sesuai dapil tujuan pemilih pindah. KPU harus lebih konsentrasi pada surat suara DPTb dan harus sama persepsinya dengan KPPS yang berhadapan langsung dengan pemilih di TPS. Walaupun berdasarkan penetapan DPTb, tidak semua Kabupaten/Kota punya ada masalah DPTb. “Hanya di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat yang signifikan mempengaruhi jumlah TPS berdasarkan jumlah yang sudah ditetapkan sebelumnya. “Penyumbang terbesar dari Lapas dan rutan,” paparnya.

Perkuat Penyelenggara Adhock

Senada yang diungkapan Ahmad Fachrudin, salah seorang Presesium JaDI-DKI Jakarta, Sidik Sabri mengungkapkan bahwa potensi kerawanan ini jangan direspon secara parsial. Menurutnya KPU harus mersponnya secara koperhensif. Sebab, kerawanan ini sudah terpotret mulai proses data pemilih, pengadaan dan pendistribusian logistik dan perekrutan KPSS. Belum lagi disaat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. “KPPS harus mampu menjalankan fungsi dan tugas secara teknis yang cukup rumit untuk dilaksanakan. “Pelaksanaan Pemilu serentak menambah beban penyelenggara baik persiapan maupun pelaksanaannya, apalagi perekrutan KPPS waktunya terbatas. Padahal Berdasarkan pengalamannya, menghadapi satu pemilu saja banyak persoalan apalagi dengan dilakukan serentak. KPU Kabupaten/Kota dengan PPK, PPS dan KPPS harus solid. “Komunikasi dan desiminasi informasi antar tingkatan harus lancar,” sarannya. Kuncinya, perkuat lembaga adhock. Karena mereka ujung tombak di akar rumput. “Pemungutan dan penghitungan suara adalah inti dari semua persiapan yang dilakukan KPU. Persoalan di TPS bisa menjadi cerminan kinerja yang dilakukan selama ini,” ungkapnya. (TQ)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


sixteen + 6 =