“KPU DKI Jakarta Harus Antisipasi Kerawanan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019”

Ketua Presidium JaDI Jakarta, Dahliah Umar menyarankan KPU DKI Jakarta untuk mengantisipasi kerawanan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu serantak tahun 2019. Hal ini disampaikan saat JaDI DKI Jakarta beraudiensi dengan KPU DKI Jakarta (Kamis, 21/04/2019) di ruang ketua KPU DKI Jakarta.

JaDI DKI Jakarta mencatat beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, mewaspadai pendistribusian pemberitahuan datang ke TPS melalui formulir C6-KPU. “Bagi pemilih DPT yang tidak bisa ditemui atau yang tidak memenuhi syarat pemilih wajib dikembalikan ke PSS, sebelum hari H dan dibuatkan berita acara oleh PPS,” terang Dahliah Umar didampingi Pengurus JaDI DKI Jakarta lainnya. Menurutnya, hal ini sesuai yang diamanatkan PKPU Nomor 3 tahun 2019, sehingga ia berharap tidak ada formulir C6-KPU yang tidak terpakai dimasukan ke dalam kotak suara. “Nantinya, hanya formulir model C6-KPU yang sesuai dan datang ke TPS saja yang dimasukan ke dalam kotak suara,” ungkapnya menerangkan.

Kedua, menurutnya saat pemungutan suara. “KPU DKI Jakarta harus menjelaskan secara ditail tiga kelompok pemilih yang datang ke TPS ada dari DPT, DPTb dan DPK, termasuk penggunaan surat suaranya,” ujar Dahliah menegaskan. Untuk itu, ia menyarankan KPU DKI Jakarta agar memberikan informasi pembagian daerah pemilihan (dapil–red) kepada KPPS,” tegasnya.

Sebab, pemahaman pemilih DPTb mesti tuntas di TPS. Dikarenakan sangat terkait surat suara yang diterima pemilih tambahan. “Andai KPPS salah dalam memberikan surat suara, konsekwensinya bisa ke pemilih atau ke KPPS,” ungkapnya mengingatkan. “Misalnya, pemilih berasal dari Jakarta Selatan, pindah ke Jakarta Timur, mestinya pemilih tersebut hanya menerima 2 jenis surat suara yaitu surat suara Pilpres dan DPD. Bisa jadi, karena tidak paham semua jenis surat suara diberikan. Padahal itu salah,” ulasnya mengilustrasikan.

Ketiga, saat penghitungan suara. “KPPS harus memahami surat suara sah dan tidak sah, termasuk juga penulisan di formulir C.plano-KPU dalam format tally harus ditulis sesuai hasil surat suara tercoblos,” ungkapnya. Ia mengutarakan KPPS harus mengetahui penghitungan tercolos antara partai dan caleg, karena prinsipnya one vote one value. Keempat adalah penulisan Berita Acara model C-KPU, harus sesuai dengan hasil penghitungan suara. “KPPS dituntut kerja teliti dan cermat dalam menyalin berita acara tersebut dan jangan terburu-buru ingin cepat selesai,” harapnya. “Buat apa terburu-buru, kalo hasilnya salah,” bebernya.

JaDI DKI Jakarta berharap persoalan penggunaan e-KTP di TPS, pemilih di rumah sakit dan pemilih rutan/lapas sudah diselesaikan menjelang pemungutan suara. Sebab katanya, hal ini juga merupakan titik rawan yang menjadi salah satu rekomendasi untuk segera diselesaikan.

Betty Epsilon Idroos, Ketua KPU DKI Jakarta, sangat mengapresiasi saran dan masukan dari mantan penyelenggara pemilu se-DKI Jakarta yang tergabung di JaDI Jakarta. Menurutnya, walaupun mereka sudah bukan lagi menjadi penyelenggara pemilu, masukan mereka sangat bermanfaat untuk pemungutan dan penghitungan suara. “Setidaknya, saran dan masukan ini menjadi pengingat kita untuk diperhatikan secara serius dalam mempersiapkan pemungutan dan penghitungan sesuai Undang-Undang,” ujar Betty yang didampingi anggota 3 anggota KPU DKI Jakarta lainnya. Ia merespon positif terkait titik rawan yang disampaikan JaDI DKI Jakarta. Sehingga katanya, saran ini akan ditindaklanjuti termasuk juga segera mengkonsolidasikannya kepada Bawaslu. (TQ)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


nine + 19 =