Memformulasi Pemantauan di TPS

Saat ini, The Elections School Project (ESP), KIPP Jakarta dan JaDI-DKI Jakarta sedang memformulasi model pemantauan di TPS. Menurut Suryono Indro, mantan Ketua KIPP Jakarta dan komisioner KPU Jakarta Barat 2 periode, menjelaskan bahwa KIPP Jakarta, ESP dan JaDI-DKI Jakarta akan melaksanakan pemantauan di TPS. Metode pemantauan disepakati ada yang stand by di TPS dan ada yang bersifat mobile. Sementara peran masing-masing lembaga adalah saling mendukung dalam memotret baik proses maupun hasil di TPS.

“Kalau yang bersifat stay lebih banyak dilakukan relawan KIPP Jakarta. Sementara, ESP dan pengurus KIPP Jakarta akan mobile menyusuri TPS yang rawan. Khusus JaDI-DKI Jakarta mengkoordinir hasil penghitungan suara melalui Jaga Suara Kawal Pemilu,” ungkap Dahliah Umar, ketua Presidium JaDI-DKI Jakarta sekaligus ketua ESP. Ketiga lembaga ini diharapkan akan bersinergi, bahkan katanya mereka mengajak lembaga pemantau pemilu lainnya bersama-sama, dengan mengedepankan strategi dan metode masing-masing pemantau. “Kita mengupayakan, tidak ada penumpukan relawan pemantau di setiap TPS-nya. Disisi yang lainnya juga mereka akan memprioritaskan TPS yang rawan, hasil kombinasi aspek kerawanan IPK Bawaslu, pengamatan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan hasil indentifikasi dan pemetaan ketiga lembaga, termasuk hasil diskusi yang dilaksanakan bersama Bakesbangpol DKI Jakarta (Senin,25/03/2019).

Menurut Dahliah Umar, setiap pemantau akan dibekali tata cara dan ceklist pemantauan. Hal ini sesuai hasil workshop (Senin,18/03/2019). Dimana, tim kami sedang memfinalisasi modul tersebut. Maksimal 10 hari sebelum pencoblosan kami sudah rampungkan ceklistnya. Sehingga, seminggu sebelum hari H, sudah ada pendalaman tata cara pemantauan bersama relawan yang sudah kami didik, melalui pelatihan pemantau, termasuk juga semua pengurusnya.

Aspek Pemantauan

Dahlia Umar mengungkapkan ada tiga aspek yang menjadi pemantauan. Pertama, sebelum pelaksanaan atau pada saat memasuki hari tenang, rentang waktunya 3 hari. “Kami akan memantau pembersihan alat peraga kampanye di lokasi TPS, pendirian dan lokasi TPS, pendistribusian formulir model C6-KPU, logistik dan penerimaan kotak suara di TPS. “Relawan kami akan mewaspadai modus baru politik uang dengan kemasan lain seperti pembagian sembako atau dalam bentuk kupon dan uang elektronik. Di hari tenang biasanya rawan serangan fajar,” ungkapnya.

Kedua, disaat pelaksanaan pemungutan suara. Berdasarkan pengalamannya, ia mengingatkan KPU Kabupaten/Kota untuk menempatkan petugas logistik baik di PPK maupun PPS di waktu kritis pertama pasca pembukaan mulai pukul 07.00 setempat. “Biasanya, kalau ada kekurangan logistik, mulai dari PPS, PPK hingga KPU Kabupaten/Kota sulit dihubungi,” jelasnya. Sehingga ia menyarankan agar disemua tingkatan menyediakan call center, agar mudah dihubungi dan cepat menutup kekurangan logistik di TPS. Selanjutnya adalah proses pelaksanaan dan penggunaan hak pilih warga di TPS. Mengacu pilkada DKI Jakarta tahun 2017, waktu kritis mulai pukul 11.00 waktu setempat. Di khawatirkan akan terjadi penumpukan pemilih, sehingga harus ada yang membantu KPPS untuk mendistribusikan pemilih di TPS terdekat, apabila terjadi kekurangan surat suara. Hal penting lainnya, pemantau harus bisa memantau penguasaan teknis pelaksanaan pemungutan suara. Misalnya, dengan memastikan KPPS berlaku adil terhadap saksi, melayani pemilih dengan benar, memeriksa dan mencatat pemilih yang hadir sesuai formulir yang disediakan, menjelaskan fungsi tugas mereka di TPS dan menutup TPS sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Penguasaan teknis penyelanggaraan di TPS mutlak dimiliki KPPS. Sehingga, mereka mampu menjalankan secara profesional tanpa meninggalkan celah untuk dipersoalkan baik oleh saksi ataupun oleh pengawas TPS. Terutama dalam melayani pemilih di DPT, pemilih tambahan atau DPTb dan pemilih yang belum terdaftar.

“Saat ini netralitas penyelenggara menjadi sorotan oleh sebagian peserta. Jika persepsi ini benar, kondisi ini membuka ruang timbulnya kecurangan.Guna menghindari hal ini, kami juga akan memantau penyelenggara di TPS,” kata Dahliah melanjutkan.

Ketiga, Saat penghitungan suara, penyusunan dan penyalinan hasil penghitungan di formulir model C-KPU. KPPS wajib memahami teknis penghitungan, agar tidak menimbulkan perselisihan di TPS. Terutama, memastikan suara sah dan tidak sah lalu mencatatnya dalam format tally di formulir model C.Plano-KPU. Setelah selesai, memastikan KPPS menyalinnya dengan benar di formulir model C1-KPU dan lampirannya. “Waktu kritis dalam tahap ini, berkisar setelah berakhirnya penghitungan suara, bahkan diproyeksikan hingga larut malam dan berakhir tidak dalam satu waktu yang sama,” ungkapnya. Untuk hal itu, tugas pemantau nantinya akan mencatat apabila ada KPPS yang meminta saksi ikut serta menyalin berita acara model C-KPU. Ia juga akan mengingatkan pemantau agar ikut memantau berita acara dan dokumen lainnya dimasukan atau tidak ke dalam kotak suara sesuai warna pemilihan dalam keadaan tersegel sebelum dikirim ke PPS atau langsung ke PPK oleh KPPS. “Jangan sampai di PPS atau PPK kotak suara belum disegel atau segelnya rusak. Proses semua ini akan dipantau dan akan kami laporkan bila hal-hal tersebut terjadi,” ungkapnya menegaskan.

Mengajak Masyarakat Terlibat Pemantauan

Sebagaian besar pemantau di Jakarta memiliki keterbatasan untuk menjangkau seluruh TPS yang jumlahnya hampir mencapai 29.000-an. Untuk menyiasati kondisi ini, proses pemantauan bisa juga dibantu dengan memanfaatkan penggunaan teknologi yang sebagian masyarakat sudah sangat familiyer.

Menurut Dahliah Umar, saat ini pemantauan dengan memanfaatkam teknologi informasi sedang diupayakan. “Rencananya, kami akan membuat program sukarelawan,” ujarnya. Dimana masyarakat yang ingin terlibat langsung pemantauan akan di fasilitasi melalui aplikasi atau sistem yang sedang dibuat. “Untuk pemantauan hasil penghitungan suara, JaDI-DKI Jakarta dengan Netgrit membuat program Jaga Suara Kawal Pemilu,” infonya. Warga masyarakat bisa menjadi sukarelawan dengan mengupload formulir C.Plano-KPU melalui akun facebook dengan terlebih dahulu regestrasi di https:/upload.kawalpemilu.org/c/j0it.JjVGyo.

Sementara itu, untuk pemantauan proses keseluruhan ESP dan KIPP-DKI Jakarta akan menyusun dalam format input hasil laporan berbasis webside. “Programnya sedang dalam proses devlop. Kami akan buat sederhana mungkin, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya. Mudah-mudahan programnya dapat segera diselesaikan, sehingga bisa dilaunching ke masyarakat, sebelum hari tenang,” harap Dahliah. (TQ)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


1 + five =