RAKOR NETFID INDONESIA SE SULAWESI DAN MALUKU UTARA SERTA FGD PEMATAUAN PEMILU DAN PENDIDIKAN PEMILIH

Masih dalam rangkaian konsolidasi Region Indonesia bagian Timur, Netfid Indonesia bekerja sama dengan KPU Provinsi Sulsel menyelenggarakan Pelatihan Pemantau untuk Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilukada 2020. Acara yang dilaksanakan di Media Center KPU Provinsi Sulsel, senin (9/3) dihadiri pengurus Netfid daerah dan kelompok milenial Sulsel.

Kegiatan ini di isi oleh Dahliah Umar (Ketua Netfid Indonesia), Anna Rusli (Anggota KPU Sulsel Periode 2013-2018 Serta Ketua JaDi Sulsel) dan HL Arumahi (Ketua Bawaslu Prov. Sulsel) serta Prianda Anatta dan Suryono Indro sebagai fasilitator Netfid Indonesia.

Dalam materinya, Dahliah Umar menekankan pentingnya kalangan milenial melakukan pemantauan dalam pelaksanaan Pemilukada 2020. Karena menurutnya, Kelompok milenial ini masih fresh dan bebas kepentingan politik. Sehingga katanya, Netfid Indonesia akan konsen mengajak kelompok milenial ini untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pemantauan.

“Netfid sudah ada 11 wilayah provinsi dan Kabupaten/kota, Sulsel yang pertama menyelenggarakan pelatihan pemantau,” Ungkap Dahliah Umar. Harapannya, Netfid daerah lainnya juga bisa menyelenggarakan pelatihan yang sama seperti di Sulsel.

Sementara itu Anna Rusli mengajak penyelenggara bersama-sama Netfid Sulsel bersinergi dalam menciptakan pemilu bersih dan demokratis dalam perhelatan Pemilukada kali ini. “Seperti kota Makassar, Kabupaten Barru dan temen-teman se-pulau Sulawesi lainnya, kita mendorong agar penyelenggara tidak ragu bekerja sama kelompok-kelompok masyarakat, termasuk Netfid Sulsel untuk memerangi hoax dan politik indentitas yang berpotensi mengganggu jalannya pemilukada 2020,” Tegas Anna Rusli, Anggota KPU Sulsel periode 2013 – 2018. (Ketua JaDi Sulsel)

Dalam kesempatan itu, HL Arumahi  siap bersinerji dengan kelompok masyarakat yang berinisiatif ikut mengawasi jalan pemilukada 2020 se-provinsi Sulsel ini. Menurutnya, Bawaslu Sulsel terbuka untuk mefasilitasi masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan. Sebab katanya, Sulawesi Selatan sangat luas, tidak mungkin hanya mengadalkan Bawaslu seorang, harus ada masyarakat yang terlibat dan mau melaporkan pelanggaran. Ia juga berharap kegiatan sejenis ini dilaksanakan juga di Bawaslu Sulsel. “Tempat seperti ini di Bawaslu juga ada, kami bersedia kapan pun jika dibutuhkan,” Ajaknya kepada Netfid Sulsel.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


11 − three =