Rumitnya Pengawasan Kampanye di Masa Pandemi Covid-19

Kelas Pemilu – Menggelar pilkada bukan hal baru bagi penyelenggara pemilu di indonesia, sebab 5 tahun sekali Indonesia menyelenggarakan pilkada serentak. Namun, pilkada di tahun 2020 ini berbeda dengan pilkada di tahun-tahun sebelumnya, karena Indonesia saat ini sedang menghadapi bencana non alam covid-19. Ini merupakan hal baru, dan sekaligus menjadi pengalaman baru bagi penyelenggara Pemilu.
Sejumlah pihak mendorong untuk menunda Pilkada sampai angka kasus penurunan positif covid-19 menurun. Desakan penundaan pilkada 2020 ini atas dasar mempertimbangkan keselamatan masyarakat. Hal tersebut membuka potensi penularan virus yang lebih masif di tengah masyarakat. Sebagaimana yang dilansir dalam Kompas.com, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Pilkada 2020 di tunda. PBNU berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomimasyarakat. Salah satu poin dari pernyataan sikap PBNU yaitu Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati. Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya.
Seruan penundaan Pilkada juga datang dari ormas Islam. PP Muhammadiyah dilansir oleh republika.co.id, bahwa bagi Muhammadiyah, keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan pelaksanaan Pilkada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19. “Di tengah pandemi Covid-19 dan demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pilkada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan.
Meski ada seruan penundaan pilkada, namun Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tetap berlangsung 9 Desember 2020, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Pada 26 September hingga 5 Desember adalah waktu jadwal kampanye bagi para calon yang maju dalam pemilihan gubernur wakil gubernur, dan walikota wakil walikota, ini adalah waktu yang di tunggu-tunggu bagi para calon untuk dilakukan dalam rangka mendapatkan dukungan dari sejumlah besar masyarakat, dan kampanye tersebut sasarannya ialah khalayak dalam jumlah yang terbilang besar. Meski demikian, dimasa Pandemi covid-19 ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan revisi aturan yang melarang kampanye dengan cara menciptakan kerumunan masa seperti rapat umum dan konser musik, serta membatasi pertemuan tatap muka. Lewat PKPU NO 13 Tahun 2020

Pengawasan tahapan Pilkada tahun ini bukan perkara mudah bagi jajaran Bawaslu. Pasalnya pengawasan pilkada tahun ini berada pada situasi pandemi Covid-19. Saat pengawasan tahapan Kampanye jajaran Bawaslu bukan hanya memastikan kampanye tidak melanggar nilai-nilai keadilan dalam demokrasi, dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus memastikan kampaye tersebut berjalan sesuai Protokol Covid-19 atau tidak sebagaimana yang di atur dalam PKPU Nomor 13 tahun 2020.
Meskipun sudah diatur dalam PKPU No 13 Tahun2020 terkait metode kampanye yang dapat menimbulkan kerumunan masa, namun tidak menutup kemungkinan tantangan akan jauh lebih berat dalam menertibkan massa pendukung dari peserta pilkada. Dalam tahapan kampanye misalnya, kebiasaan di Indonesia membawa massa besar. Untuk itu, apa yang sudah diatur harus dipastikan implementasinya.
Dengan demikian, berharap jajaran Bawaslu bisa melahirkan inovasi atau terobosan dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi tahapan kampanye yang sudah berjalan di tengah covid-19 ini.
Disamping mengawasi protocol kesehatan bagi peserta pilkada, Bawaslu juga harus memperhatikan protocol kesehatan dijajarannya sendiri, agar supaya tidak terjadi hal yang sama pada saat pengawasan coklit , yang terkonfirmasi sebanyak 96 Panwaslu Boyolali Positiv Covid-19. Hal ini bias menjadi bahan evaluasi bagi jajaran Bawaslu untuk lebih meningkatkan kepatuhan terhadap protocol kesehatan.
Jajaran Bawaslu harus memberikan contoh terkait penerapan protocol kesehatan saat melakukan pengawasan sebelum memberikan teguran terhadap peserta pilkada yang diawasi. Ini bukan tugas yang mudah, karena harus mengawasi tahapan yang juga sekaligus harus mengawasi penerapan protokol kesehatan.
Tidak hanya jajaran Bawaslu, KPU juga harus memastikan kesehatan dari jajarannya, sekaligus memastikan peraturan yang sudah di buat terkait pelaksanaan kampanye dimasa pandemic berjalan sesuai relnya dan tepat sasaran. Sebab, pilkada yang demokratis dan berkualitas bukan hanya tugas dari bawaslu, melainkan juga tugas dari KPU.
Meski tantangan akan jauh lebih berat, yang sementara dihadapi oleh KPU dan Bawaslu, namun prinsip Pilkada demokratis harus tetap menjadi pedoman kita.
Langkah-langkah saat pengawasan kampanye di tengah covid 19
Dimasa Kampanye ini, massa berkumpul tidak terhindarkan. Masyarakat butuh keseriusan dari KPU dan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya dalam menjalankan aturannya agar pilkada dimasa pendemi ini berjalan sesuai peraturan yang berlaku.
Adapun lahkah-langkah yang menurut penulis harus disiapkan Bawaslu maupun KPU yaitu:
1. Disiplin Protokol kesehatan di jajaran KPU , Bawaslu dan Peserta Pilkada saat kampanye.
Kedisiplinan Penerapan protokol kesehatan ketat dalam Pilkada 2020 harus tetap dijalankan. Protokol kesehatan menjadi satu-satunya cara untuk mencegah kluster penularan Covid-19 selama pemilihan, karena, meski banyak penolakan terkait pilkada tahun ini, pemerintah maupun KPU dan Bawaslu tetap menjalankannya.

2. kerjasama Bawaslu, KPU dan Masyarakat
untuk menjalankan aturan penerapan protocol kesehatan dalam pilkada ini, bawaslu dan kpu harus bekerja sama dengan masyarakat untuk untuk mensosialisasikan pentingnya penerapan protocol kesehatan. Dengan semakin eratnya kerjasaa ini, berharap pelaksanaan pilkada di tahun ini berjalan seuai aturan yang berlaku dan berjalan sesuai protokol kesehatan.
3. Memastikan kampanye sesuai aturan dan protokol kesehatan.
pentingnya penerapan protokol kesehatan sudah menjadi bagian dari teknis kepemiluan yang harus dilaksanakan pada Pilkada 2020, baik jajaran KPU , Bawaslu dan Peserta Pilkada. Sebab ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga keselamatan menjaga kualitas proses pilkada di tengah pandemic covid 19 ini, agar tidak memunculkan klaster baru penyelenggara pilkada maupun peserta pilkada.

4. Sangsi tegas bagi pelanggar protocol kesehatan saat kampanye
Dalam situasi seperti ini dibutuhkan aturan dan sangsi tegas bagi para pelanggar protocol kesehatan saat kampanye. Hal ini butuh perhatian bersama bagi penyelenggara pemilu, kesehatan dan keselamatan rakyat adalah proritas. Jika terbukti melakukan pelanggaran protocol kesehatan,Bawaslu KPU harus memberikan tindakan yang membuat jera bagi pasangan calon (paslon), dan tim kampanye bila perlu, sangsi diskualifikasi sebagai peserta pilkada. Jika sangsi yang menanti para pelanggar protocol kesehatan hanyalah sangsi ringan, seperti peringatan tertulis pasti tetap ada pelanggaran-pelangaran saat kampanye.

Syachrul Mokodompis – Ketua Netfid Kota Manado

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


four × 1 =