Mengintip Sempitnya Ruang Partisipasi Bagi Pemilih Berkebutuhan Khusus ( Disabilitas ) Pada Pilkada Serentak 2020

Prolog

Penghujung tahun 2018 lalu, lahir sebuah keputusan yang menjadi fenomena terkait proses berdemokrasi Indonesia. Keputusan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang termakhtub dalam surat edaran nomor: 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/ CI/2018 tertanggal 13 November 2018 terkait pendataan Warga Negara Indonesia (WNI) penyandang disabilitas grahita  (gangguan mental/jiwa) dan dimasukan ke dalam daftar pemilih untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019.  Meski demikian, keputusan tersebut berbuah kontroversi yang cukup panjang dan melahirkan ragam pendapat. Tak sedikit  yang meragukan terkait pemenuhan hak pilih bagi penyandang gangguan mental, apakah mereka dapat menggunakan hak pilih secara benar dan baik atau tidak ? Namun tak dipungkiri juga bahwa, kontitusi (UU 1945 Pasal 28D) menjamin secara mutlak hak pilih bagi penyandang disabilitas mental yang juga merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia, dimana setiap Warga Negara Indonesia diberikan hak oleh Negara untuk dapat berpartisipasi dalam proses Demokrasi secara procedural. Hal ini kemudian diperkuat oleh beberapa regulasi seperti, Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 5, 198,199. Sementara untuk hal teknis diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 37 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih.

Data

Meski dibekali dengan regulasi yang memberi ruang bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam proses Demokrasi, pada kenyataannya masih ditemui beberapa kendala dalam proses pemenuhan hak suara bagi penyandang disabilitas, salah satunya adalah proses pendataan Warga Negara penyandang disabilitas dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Pada tahun 2018 Badan Pusat Statistik merilis data rekapan penyandang disabilitas Nasional sebanyak 22,85 Juta jiwa. Sementara dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019, pemilih disabilitas hanya tercatat sejumlah 1.247.730 jiwa yang terdiri dari 83.182 disabilitas daksa, 166.364 tunatetra, 332.728 Tuna Grahita, 249.546 Tuna Rungu, dan 415.910 disabilitas lainnya. Artinya hanya 5,52 %  dari total warga Negara penyandang disabilitas yang berhak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019.

Kondisi Pilkada New Normal

Kurang maksimalnya pemenuhan hak suara penyandang disabilitas ini tentunya berpotensi kembali terjadi dalam pemilihan Kepala Daerah serentak 2020. Jika dalam Pemilu masa normal masih sulit, terlebih akan lebih sulit tentunya dalam pilkada 2020 yang digelar berdasarkan konsesnsus bahwa Pilkada dilaksanakan dengan mematuhi protocol pencegahan Covid-19 yang tentunya makin membatasi ruang partisipasi pemilih berkebutuhan khusus/disabilitas. Ada beberapa hal yang menjadi kendala utama, yang pertama yaitu kesempatan untuk mengakses kampanye paslon, dimana kampanye merupakan salah satu medium utama untuk dapat mengantongi pertimbangan rasional dalam penentuan pilihan. Terbitnya PKPU 13 Tahun 2020 yang mervisi PKPU sebelumnya tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid19) memberikan batasan khusus dalam pelaksanaan kampanye, khususnya pada pasal 58 yang menyatakan bahwa para kandidat dalam Pilkada serentak tahun 2020 harus mengutamakan  kampanye secara daring dan media social. Meski masih dibolehkan kampanye secara langsung (tatap muka) namun harus berjalan sesuai dengan protocol kesehatan pencegahan penyebaran covid19, tentunya ini semakin memangkas potensi terlibatnya pemilih disabilitas tertentu sebagai peserta pemilih dalam kampanye.

Adapun kendala berikutnya adalah kondisi tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada di masa covid19. Hingga saat ini belum ada surat suara dengan desain template khusus  bagi pemilih disabilitas, tentu ini akan menyulitkan bagi penyandang disabilitas untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS. Meski demikian ada beberapa pasal dalam PKPU 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara yang mengatur secara khusus terkait kebutuhan pemilih disabilitas, seperti Pasal 15 ayat 2 yang mengatur lokasi dan pembuatan TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas. Hal ini kemudian diperjelas pada pasal 16 terkait detail desain yang memungkinkan penyandang disabilitas dapat memiliki ruang gerak untuk mengakses TPS menggunakan kursi roda.

Namun, seperti yang disampaikan di awal, bahwa kendati regulasi telah mengatur secara khusus dan detail terkait pemilih berkebutuhan khusus/disabilitas, kenyataannya ada saja kendala dalam upaya pemenuhan hak pilih bagi para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Satu hal yang perlu di ingat, bahwa penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia telah diberikan hak oleh Negara untuk dapat terlibat dalam proses Demokrasi, secara adil dan procedural.

 

Try Sutrisno,

Ketua Netfid Minahasa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


twenty + three =