Urgensi Pengawasan Partisipatif Pemilu Lima Suara

Pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi bermakna membentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap peraturan dan berbagai kebijakan mendapatkan persetujuan dari wakil-wakil rakyat. Demokrasi memberikan banyak ruang kepada masyarakat untuk berperan aktif membangun bangsa. Sehingga dalam demokrasi pelaku utamanya adalah rakyat.

Ketika Indonesia merdeka menjadi negara kesatuan, UUD ’45 telah menyebutkan bahwa kedaulatan NKRI berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh MPR. Sebuah keberuntungan bagi Indonesia yang sejak awal kelahirannya membuka diri terhadap demokrasi. Tidak ada penolakan tajam dari para founding fathers yang berasal dari latar belakang sangat beragam. Demokrasi menjadi solusi untuk menyelesaikan keberagaman Indonesia hingga saat ini.

Indonesia memasuki model pemilu serentak dengan melaksanakan pemilu lima suara pada 2024. Masyarakat akan dihadapkan dengan lima lembar surat suara, yaitu: surat suara presiden-wakil presiden; anggota DPR RI; anggota DPD RI; anggota DPRD Provinsi; serta anggota DPRD Kab/Kota. Namun, khusus DKI Jakarta hanya ada empat lembar surat suara. Hal ini didasarkan adanya UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa DKI Jakarta dibagi menjadi wilayah kota administrasi dan kabupaten administrasi. Artinya DKI Jakarta tidak ada pemilihan anggota DPRD Kab/Kota.

Pemilu serentak 2019 merupakan pengalaman pertama Indonesia. Berkaca dari pemilu serentak 2019, pemilu lima kotak suara sangat membebani pelaksanaan teknis. Pemilu serentak menjadi rumit karena konsentrasi terpecah untuk menyelenggarakan dan mengawasi pilpres dan pileg sekaligus. Pemilu serentak menimbulkan banyak tantangan ditambah dengan berbagai isu yang sengaja dikembangkan. Keserentakan pemilu 2019 menyisakan persoalan kompleks yang tentu memerlukan perbaikan di berbagai aspek.

Membangun Pengawasan Partisipatif Masyarakat

Pemilu di Indonesia memang baru dilaksanakan pada 2024. Tetapi dibutuhkan proses persiapan dalam tahapan pemilu yang dimulai jauh-jauh hari sebelumnya. Ditambah atmosfer persaingan yang bisa muncul sebelum waktu pencoblosan. Maka pemilu 2024 harus menjadi perhatian bersama demi tercapainya pemilu yang berintegritas.

Pemilu sangat penting bagi kehidupan bangsa karena akan menentukan siapa yang akan berkuasa. Dalam rangka menjamin agar masyarakat berdaulat utuh saat pemilu, maka peran masyarakat tak hanya saat memberikan hak pilihnya. Tetapi juga melakukan peran pengawasan pada seluruh tahapan pemilu. Karena bisa saja para calon melakukan pelanggaran demi meraih kekuasaan.

Mengelola pemilu di Indonesia dengan jumlah pemilih yang sangat banyak, pulau yang sangat luas, dan heterogenitas yang ada tentu bukan hal yang mudah. Dibutuhkan energi lebih dari masyarakat untuk mengawasi proses tahapan pemilu. Ditambah berbagai isu yang berpotensi menjadi kecurangan pemilu harus segera direspons oleh seluruh elemen bangsa dengan mengawasinya secara langsung.

Hemat penulis, ada tiga faktor yang akan menentukan situasi konstelasi pemilu 2024. Pertama, isu politik identitas. Hal yang sangat berpengaruh pada dinamika politik tanah air adalah politik identitas. Masyarakat Indonesia cenderung menentukan pilihannya berdasarkan kesamaan identitas baik suku, agama, ras, maupun antargolongan. Misalnya saja pemilu serentak 2019 dan Pilkada DKI Jakarta 2017 terasa populer dengan politik identitas. Kedua, jumlah pasangan calon. Adanya kontestasi dengan hanya dua calon akan membuat polarisasi kekuatan politik menjadi semakin besar. Masing-masing pihak dengan barisan koalisinya mau tidak mau akan lebih berjuang habis-habisan dan membuat keadaan lebih memanas. Ketiga, keterbukaan media sosial. Informasi di ruang publik yang paling dominan saat ini adalah melalui media sosial. Kemajuan teknologi menjadi wadah utama masyarakat untuk mendapatkan, menyampaikan, dan menyebarkan berbagai informasi dengan mudah. Tak jarang banyak berita-berita bohong yang sengaja dibuat untuk tujuan menjatuhkan lawan. Melalui pemberitaan di media sosial akhirnya menimbulkan isu dan penggiringan opini.

Berdasarkan hal tersebut, pengawasan partisipatif menjadi hal yang sangat urgen bagi masyarakat. Dengan adanya cakupan pengawasan yang luas dari masyarakat akan ada efek yang dihasilkan. Satu, proses pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil. Kedua, para pemilih bisa menggunakan hak pilihnya secara bebas dan rahasia. Ketiga, hasil pemilu bisa diterima dengan lapang dada oleh semua pihak karena semua ikut serta mengawasi. Dengan demikian, penting kiranya membangun pengawasan partisipatif agar masyarakat memiliki literasi yang baik sehingga nantinya muncul generasi yang melek terhadap politik.
Penulis sangat mendukung perkataan Dahliah Umar selaku Ketua Netfid Indonesia pada forum ANFREL yang menyatakan bahwa “demokrasi menghargai persaingan tanpa kekerasan. Pemilu adalah jalan meraih kekuasaan tanpa pertumpahan darah”. Maka dalam rangka mengawasi calon-calon dalam memperebutkan kekuasaan, jalan keluarnya dengan melakukan pengawasan partisipatif. Dengan begitu masyarakat akan saling mengawasi dan terciptanya checks and balances.

Peranan Strategis Badan Pengawas Pemilu

Bawaslu diberikan amanat untuk melaksanakan tugas pengawasan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Bawaslu yang memiliki struktur hierarkis di setiap jenjang wilayah memiliki mandat pencegahan, pengawasan, dan penindakan pemilu. Terbatasnya anggota bawaslu dengan begitu luasnya wilayah kerja maka sudah semestinya meningkatkan peran serta masyarakat.

Hemat penulis ada tiga alasan yang menjadi dasar rendahnya pengawasan dari masyarakat, yaitu: rendahnya kesadaran masyarakat; kurangnya pengetahuan masyarakat; dan tidak adanya ajakan untuk mengawasi. Peranan bawaslu sangat diperlukan untuk meningkatkan ketiga hal tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam mengawal pemilu harus terlebih dahulu melalui proses transfer pengetahuan serta keterampilan. Proses pendidikan pengawasan tidak mungkin dilaksanakan secara singkat melainkan harus dibangun secara terstruktur, masif, dan berkelanjutan.

Penulis melihat sejauh ini kinerja bawaslu divisi pengawasan dan sosialisasi di bawah komando pusat Mochammad Afifuddin telah berjalan dengan sangat baik. Banyak program yang sudah dilakukan bawaslu untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Salah satu program yang bisa menjadi unggulan yaitu SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif). SKPP menjadi pembelajaran yang efektif guna memberikan pendidikan pengawasan. Perlu kiranya upaya memaksimalkan program tersebut sebagai wadah tempat belajar dan berlatihnya masyarakat.

Bawaslu juga telah melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19. Terbukti bawaslu sukses melaksanakan SKPP Daring yang merupakan kali pertama. Bahkan bisa menjadi terobosan baru untuk terus melaksanakan SKPP Daring setiap tahun dalam rangka mengikuti kemajuan teknologi. Karena salah satu keunggulan SKPP Daring yaitu materi dan informasi bisa diakses oleh peserta kapan-pun dan di mana-pun. Tentu hal ini patut diapresiasi bersama karena bawaslu terus berikhtiar membumikan pengawasan partisipatif kepada masyarakat.

Hemat penulis bawaslu bisa memaksimalkan kerja sama dengan universitas untuk melakukan pengawasan partisipatif. Universitas bisa mewajibkan mahasiswanya untuk aktif saat penyelenggaraan tahapan pemilu. Apalagi mahasiswa mendapatkan julukan sebagai agent of social control yang mana ada tanggungjawab pengabdian kepada masyarakat. Dengan begitu mahasiswa bisa menjadi kepanjangan tangan bawaslu untuk mengawasi berjalannya pemilu. Sehingga sinergisme antara bawaslu dengan masyarakat dapat tejalin dengan baik. Hal ini sesuai dengan slogan bawaslu “bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawaslu tegakkan keadilan pemilu”.

Fikri Hadiansyah
Netfid DKI Jakarta

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


19 − 3 =