Rapat Evaluasi, Golonggom Angkat Studi Kasus Sengketa Pemilu

Kelaspemilu.org – Pada penyelenggaraan pemilu 2019 terdapat beberapa tugas dan otoritas baru yang diamanatkan kepada Bawaslu, sebelumnya Bawaslu bekerja dan simpan hanya sebagai pengawas pemilu, sedangkan pada 2019 tugas dan otoritas Bawaslu bertambah. Tugas dan wewenang baru itu diatur dalam Pasal 468 UU 7/2017, yang menyatakan bahwa Bawaslu mengizinkan untuk menyelesaikan sengketa administrasi pemilu dan proses pemilu.

Hal tersebut diingatkan oleh Zulkifli Golonggom pada rapat evaluasi Pembinaan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah yang digelar Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (16/09/2021).

Zulkifli menjelaskan bahwa sengketa-sengketa yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk diselesaikan adalah sengketa administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu. Sengketa administratif pemilu adalah sengketa yang berkaitan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu (yang tidak berkaitan dengan tindak pidana).

Ia melanjutkan untuk sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antara para peserta pemilu dan sengketa yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara pemilu, sengketa proses yang dapat terjadi akibat dikeluarkannya keputusan pemilu KPU yang diarasa tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan merugikan salah satu pihak.

Zulkifli juga mengangkat contoh penyelesaian sengketa yang pernah terjadi dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) padan Pemilihan Umum. Sebagai evaluasi pada penyelesaian sengketa pemilu mari kita bedah studi kasus M. Taufiq dan Partai Gerindra di KPU DKI, ketentuan pada Pasal 469 UU Pemilu, putusan Bawaslu yang berkaitan dengan penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota apabila putusan Bawaslu tidak diterima para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum ke PTUN, selanjutnya, Pasal 462 UU Pemilu dengan tegas bahwa KPU/KPUD wajib membaca putusan Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal putusan dibacakan” papar Zulkifli

Ia melanjutkan bahwa ketentuan yang tertuang dalam UU tindakan yang dapat dilakukan KPU DKI Jakarta hanya menerima putusan Bawaslu dengan melaksanakan putusannya atau menolak dan mengajukan permohonan hukum ke PTUN.
Namun, KPU tidak atau menolak putusan Bawaslu, KPU RI memerintahkan kepada KPU DKI untuk menolak menerima putusan Bawaslu melalui surat edaran KPU RI Nomor 991 tahun 2018, sampai ada putusan Mahkamah Agung terkait uji materi PKPU Nomor 20 tahun 2018.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


one × 2 =