Pengawasan Partisipatif Harga Mati

Kelaspemilu.org – Konsepsi demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kepemilikan. Pemerintahan dari rakyat, terjadi saat rakyat memilih dalam pemilu. Pemerintahan oleh rakyat, terjadi saat rakyat diwakilkan dalam parlemen. Pemerintahan untuk rakyat, bahwa kekuasaan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai konsep dari, oleh, dan untuk rakyat menjadi formalitas belaka.

Pemilu sebagai salah satu indikator demokrasi harus dipersiapkan secara matang. Keterlibatan masyarakat dalam pemilu bukan hanya datang ke TPS saat menggunakan hak pilihnya. bisa mengawasi pemilu agar berjalan sesuai peraturan. Karena setiap tahapan memiliki potensi potensi yang harus ditanggapi secara masif.

Ada tiga sebab kurangnya pengawasan partisipatif, pertama tidak adanya kesadaran, kedua tidak adanya pengetahuan, dan ketiga tidak adanya keberanian. Harus ada kesamaan pola pikir pentingnya pengawasan partisipatif antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat. Besarnya luas wilayah dan banyaknya jumlah penduduk menjadi pertimbangan dalam meningkatkan pengawasan partisipatif.

Masyarakat tidak perlu takut kalau mau melakukan pengawasan pemilu secara mandiri. Terdapat landasan yuridis yang menjelaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat, yaitu Pasal 448 dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dari pasal tersebut, maka setiap warga negara tidak hanya diberikan hak untuk memilih dan dipilih, tapi juga ditekankan adanya hak untuk mengawasi dan diawasi.

Dalam rangka itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menginisiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Bawaslu melaksanakan SKPP di 100 titik wilayah Indonesia pada tahun 2021 ini. SKPP bisa membuat generasi muda menjadi melek politik dan melakukan pengawasan dalam pemilu. Sehinga bisa berdampak pada tingginya keterlibatan masyarakat.

Peran aktif pengawasan masyarakat sangat diperlukan demi pemilu yang berkualitas. Pengawas partisipatif bisa mengedukasi kepada masyarakat agar tidak tergiur adanya politik uang. Jangan sampai masyarakat dipadamkan oleh uang lima puluh ribu. Secara tidak langsung menggadaikan nilai moral dan membunuh generasi selanjutnya. Uang bisa cepat habis, sementara hidup bukan hanya untuk sesaat.

Setidaknya, dibutuhkan tiga karakter yang harus dimiliki pengawas partisipatif. Pertama, berintegritas. Jika pengawas partisipatif memiliki integritas maka dalam pengawasan akan mengedepankan kewibawaan dan kejujuran. Jangan sampai malah ikut-ikutan kalau terjadinya kecurangan. Pengawas partisipatif harus bisa membangun dirinya menjadi beretika dan bermoral.
Kedua, kerelawanan. Pengawas partisipatif harus memiliki sifat sukarela serta mandiri dalam menjadi pengawas partisipatif. Bersedia memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu tanpa disuruh dan berharap imbalan. Pengawas partisipatif bergerak bukan untuk kepentingan segelintir kelompok melainkan karena kepentingan masyarakat.
Ketiga, perspektif gender dan disabilitas. Pengawas partisipatif harus meyakini posisi laki-laki dan perempuan adalah sejajar dalam konstruksi sosial. Jangan sampai berpikir bahwa perempuan cenderung tertinggal karena tugas biologis yang melekat.

Pengawas partisipatif harus menjamin kesetaraan semua orang. Begitupun dengan kelompok disabilitas harus pula mengayomi.
Ada tiga cara yang mudah untuk melakukan pengawasan partisipatif. Pertama, mencegah, caranya dengan menyosialisasikan kebaikan dari pemilu yang jujur dan adil. Kedua, mengawasi, caranya dengan melihat keadaan di lapangan kalaupun ada kecurangan bisa dicatat dan direkam. Ketiga, menindak, caranya dengan melaporkan kecurangan kepada pihak pengawas pemilu dengan mengisi formulir laporan.

Sebagai generasi muda harus bisa membuat generasinya peduli terhadap politik. Jangan sampai membiarkan perbedaan yang akan membuat perpecahan. Mari menjauhkan titik beda dan mendekatkan titik temu. Mulailah dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulailah dari sekarang.

Pengawas partisipatif harus berani mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Karena pemilu bisa berakibat pergantian pemimpin, yang akan berdampak pada perubahan struktur pemerintahan. Tentu, nantinya bisa mempengaruhi kebijakan yang diberlakukan.

Masyarakat tidak bisa mencabut mandat yang sudah diberikan. Untuk itu, kawal pemilu sehingga bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah. Tidak ada kata lain selain cegah, awasi, dan tindak. Karena pengawasan partisipatif merupakan harga mati.

Oleh: Fikri Hadiansyah
Peserta SKPP Bawaslu RI 2021
Ketua Netfid DKI Jakarta

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


sixteen − 2 =