Bawaslu Jaksel Gelar Koordinasi Pengawasan : Netfid Indonesia turut Berbagi Gagasan

Kelaspemilu.org – Senin (1/11) telah dilaksanakan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan yang diinisiasi oleh Bawaslu Jakarta Selatan (Jaksel). Kegiatan ini dilaksanakan di GrandKemang Jakarta, Jaksel. Acara ini diselenggarakan secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Kegiatan ini dimulai pada Pukul 10.00 WIB dan dihadiri oleh kurang lebih 30 orang yang berasal dari beberapa unsur yakni Perwakilan dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, KPU Jaksel, Kesbangpol Jaksel, Polres Jaksel, Kejaksaan Negeri Jaksel, Dinas Kominfotik Jaksel dan Satpol PP. Selain itu hadir juga Perwakilan Ormas yakni GP Ansor, Fatayat dan Gerakan Pramuka serta Organisasi Pemantau Pemilu yakni Perludem, JPPR, Netfid dan KIPP.

Agenda ini dilaksanakan sebagai persiapan awal menghadapi pemilu dan pemilihan serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang untuk wilayah Kota Jaksel.

Koordinasi ini dimulai dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Laporan oleh Afifuddin selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Jaksel. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Muhtar Taufiq selaku Ketua Bawaslu Jaksel dan Burhanuddin selaku Perwakilan dari Bawaslu DKI Jakarta. Lalu acara pembukaan koordinasi ini diakhiri dengan doa.

Kegiatan dilanjutkan dengan Diskusi dan koordinasi bersama yang dipandu oleh Bapak Muhtar Taufiq Ketua Bawaslu Jaksel, Pembicara pada diskusi dan koordinasi yakni Irham Nugraha perwakilan dari kesbangpol dan Agus Sudono sebagai Ketua KPU Jaksel. Agus Sudono menyampaikan pada saat ini KPU Jaksel sedang mempersiapkan rencana strategi dalam skema pemilu dan pemilihan serentak 2024, salah satunya yakni mengembangkan sistem www.js-kompakmemilih.com untuk mengoordinir daftar pemilih berkelanjutan.

Forum kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab serta tanggapan dari para peserta diskusi. Kesbangpol menambahkan bahwa perlu ada kolaborasi antar kelembagaan dalam menyampaikan program pemilu dan pemilihan kedepan agar masyarakat mengetahui tahapan pemilu 2024.

Perwakilan dari Pemantau Netfid Indonesia yakni Fatikhul Alam Bima Sakti juga turut menambahkan dalam forum bahwa menjelang akhir tahun 2021 ini penyelenggara pemilu harus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan kelembagaan pada masing-masing tingkatan. Berkaca pada dinamika pemilu 2019, KPU dan Bawaslu perlu menyiapkan beberapa skema strategi dalam mengantisipasi banyak hal seperti kondisi internal kelembagaan KPU Bawaslu sendiri, logistik, SDM dan lain-lain. Mengingat tahun 2024 Negara ini memiliki doa hajat besar yang akan dilaksanakan hanya dalam kurun waktu satu tahun. Proses pendaftaran parpol juga akan dimulai tahun 2022 dan pencapresan pada tahun 2023. Perlu stamina dan upaya yang maksimal dalam mempersiapkan dua kegiatan.

MFA Bima Sakti (Peneliti Netfid Indonesia)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


1 × three =