Pemilih Disabilitas dan Partisipasi Pemilu: Problematika, Regulasi dan Upaya Advokasi

KelasPemilu.org - Pemilih Disabilitas dan Partisipasi Pemilu: Problematika, Regulasi dan Upaya Advokasi

Oleh: Subronto Aji

(Pegiat Sosial)

Faktualitas

Pada pemilu 2019, jumlah penyandang disabilitas yang terhimpun dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 1.247.730 pemilih. Adapun jumlah DPT menurut pembedaan status disabilitas adalah sebagai berikut:

Adalah kelindan faktor-faktor yang menghambat atau membatasi partisipasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang berkembang menjadi

permasalahan yang setiap musim pemilu tiba. Dapat diasumsikan kondisi berulang ini sangat mungkin diakibatkan oleh absennya usaha yang sungguh-sungguh dalam memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas.

Apa saja masalah-masalah tersebut:

Masalah-masalah di atas juga selaras dengan temuan Bawaslu RI sebagaimana dikatakan Fortunatus Hamzah Mannah dalam artikelnya yang berjudul Aksesibilitas Pemilih Disabilitas Jelang Pemilu 2024.Setidaknya ada tiga persoalan mendasar terkait pelaksanaan pemilu yang ramah penyandang disabilitas.

Pertama, tidak terakomodirnya pemilih disabilitas dalam DPT. Ini diakibatkan oleh bagi sebagian petugas pemilu, penyandang disabilitas masih dikategorikan sebagai orang yang tidak punya hak pilih. Di sisi lain, bagi sebagian penyandang disabilitas dan keluarganya ada yang masih malu untuk didata, demikian juga keengganan ke TPS pada saat pemilu.

Kedua, Ketersediaan alat bantu disabilitas netra (template braille). Berdasarkan hasil pengawasan  Bawaslu,  ada 25.769  TPS  yang  tidak  menyediakan alat  bantu tuna netra berupa template braille.

Selain itu, saat berada di bilik suara, pemilih disabilitas berhak mendapat bantuan pendampingan. Namun berdasarkan hasil  pengawasan,  ditemukan pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendampingan (formulir model C3) di 6.998 TPS.

Ketiga, akses ke tempat pemungutan suara di hari pemilihan. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, ditemukan 2.336 TPS yang berada di tempat yang sulit dijangkau oleh penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.

Aturan hukum internasional dan nasional yang melindungi dan memerintahkan dipenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam kehidupan politik.

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) 2 Pemilu 2019, tercatat pemilih Sulut sebanyak  1.907.841, (lihat  grafis).  Dari jumlah itu, terdapat sebanyak pemilih disabilitas total 6176 pemilih.

Dari data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 tersebut, tercatat di Minahasa Utara terdapat 925 pemilih disabilitas yang terdistribusi dalam tuna daksa berjumlah 50 pemilih, tuna netra 144 pemilih, tuna rungu 58 pemilih, tuna grahita 70 pemilih dandisabilitas lainnya  sebanyak 630  pemilih  (lensasulut.com/12 November 2018 dan sindomanado/8 januari 2019)

Informasi di atas tentu hanya merupakan gambar permukaan (surface fact) dari proses-proses yang lebih rumit yang mengkondisikan terjadinya peristiwa politik dimana kawan-kawan disabilitas terlibat. Namun setidaknya keterangan di atas memberikan gambaran awal jika partisipasi kawan-kawan disabilitas cukup tinggi bahkan dalam ukuran nasional.

Jadi apa yang mungkin perlu dilakukan untuk menjaga dan memperkuat kualitas partisipasi kawan-kawan penyandang disabilitas di Sulawesi Utara?

Belajar dari temuan Bawaslu dan kasus-kasus yang sering diberitakan media massa dimana-mana, sekurang-kurangnya rencana advokasi yang bisa dilakukan adalah:

Pertama, walau tergolong propinsi dengan partisipasi pemilih disabilitas yang tinggi dalam pemilihan gubernur, perlu dilakukan penguatan kesadaran dan maksimalisasi peran dari penyelenggara pemilu, utamanya apparatus di tingkat terbawah (KPPS), untuk melakukan pendataan penyandang disabilitas dengan benar dan terpercaya. Harus terbangun kesadaran bersama bahwa penyandang disabilitas adalah subyek yang setara hak-haknya di depan aturan main pemilu.

Kedua, fungsi pendataan ini diperkuat dengan sosialisasi kepemiluan yang proaktif menjangkau kelompok-kelompok penyandang disabilitas, baik menurut status disabilitas maupun sebaran tempat tinggal. Sosialisasi ini juga menjadi bagian dari mendorong terciptanya partisipasi yang terlembaga, tidak sporadis.

Ketiga, demi mengawal masa yang lebih panjang, perlu didorong kerjasama antara penyelenggara pemilu dengan organisasi-organisasi yang menaungi keberadaan kawan-kawan penyandang disabilitas. Kerjasama ini terutama ditujukan untuk secara bersama-sama memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilu atau kehidupan politik secara umum,  baik dalam kontek partisipasi dalam pemilu atau partisipasi terhadap penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya kerjasama ini maka kelompok penyandang disabilitas selalu diposisikan sebagai subyek yang berhak mengawal pemilu yang inklusif sedari awal, bukan semata-mata karena alasan procedural atau formil.

Airmadidi, Minahasa Utara

Provinsi Sulawesi Utara, 19 Juli 2022"