The Election School Project (ESP) akan menyusun Modul pengawasan dan Pemantauan terkait tahapan Kampanye rapat umum dan tahapan pemungutan penghitungan suara yang akan dilaksanakan di kedai Kopijadi (senin, 18/03/2018) dalam format kegiatan workshop. Kegiatan workshop ini bekerjasama dengan KIPP Jakarta dan JaDI-DKI Jakarta. Menurut Dahliah Umar, Ketua ESP, pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama di Indonesia yang diharapkan terlaksana dengan jujur dan adil.
Untuk mewujudkan itu, harus ada keterlibatan masyarakat secara masif. Sebab, katanya pemilu 2019 sangat kompleks, beban penyelenggara sangat besar dan berpotensi menimbulkan perselisihan karena tidak satu pemahaman. “Workshop ini kami rancang disamping untuk memetakan permasalahan, juga mewaspadai titik rawan yang berpotensi menimbulkan kecurangan,” tegasnya. Kegiatan ini melibatkan KPU Kota Jakarta Pusat, Bawaslu Kota Depok dan beberapa lembaga pemantau pemilu 2019, diantaranya Netgrit, KIPP Indonesia, JPPR, LSPR, ADN, SPD dan Kode Inisiatif.
Dengan dilibatkannya banyak lembaga pemantau di workshop ini, diharapkan adanya pemahaman yang sama untuk pemilu kali ini. Karena, pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Sehingga kita bisa saling memberi masukan, terkait materi pemantauan. “Kalau metode pemantauan masing-masing lembaga mungkin ada yang tidak sama. Sehingga, kegiatan ini bisa mensuport antar lembaga pemantau,” tegasnya.
Out put kegiatan ini, disamping pembagian peran pemantauan, diharapkan pula workshop ini dapat mensusun kisi-kisi modul pemantau yang bisa digunakan bersama. “Terutama, terkait tahap kampanye rapat umum dan pemungutan penghitungan suara,” tegasnya. “Setelah itu, baru bisa dibuat cek list pemantauan,” Usul Dahliah Umar, mantan anggota KPU DKI Jakarta 2 periode ini.
Leave a Reply